Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah Massa Aksi ke Polres Jember, Ada Apa?

R
Penulis: Radar Digital❯
PROTES: Sejumlah Aliansi Peduli Demokrasi aksi protes ke Polres Jember dan mempertanyakan netralitas Polri.
PROTES: Sejumlah Aliansi Peduli Demokrasi aksi protes ke Polres Jember dan mempertanyakan netralitas Polri.

SUMBERSARI, Radar Jember - Puluhan masa Aliansi Peduli Demokrasi menyuarakan aksi protes netralitas aparat ke Mapolres dan KPUD Jember, kemarin (21/3). Aksi itu dipicu pernyataan kontroversial yang disampaikan seorang tokoh militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, di sosial media yang sempat mengatakan bahwa aplikasi Sirekap bisa diakses oleh polres.


Advertisement

Korlap aksi, Jumadi Made, mengaku tidak terima atas adanya klaim tersebut. Sebab, input data C1 dan rekapitulasi suara sepatutnya hanya bisa dilakukan oleh KPU. Sehingga, klarifikasi langsung kepada polres dan KPUD dianggap perlu dilakukan. "Itu yang kami tidak terima, bahwasannya yang bisa menginput C1 atau rekap itu hanyalah KPU," jelasnya seusai mengajukan protes ke KPUD.

Pihaknya juga bakal mengirim surat resmi kepada Kapolres dan Ketua KPUD Jember untuk menindaklanjuti tudingan tersebut. Apabila tidak ada tindakan tegas, tambahnya, pihaknya akan datang untuk melakukan aksi protes dengan masa lebih besar.

Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi membantah tudingan ketidaknetralan Polri pada pemilu tahun ini. Kepolisian selalu menjalankan tugas sesuai aturan. "Tudingan kepada Polri harus dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu," serunya.

Advertisement

Apabila ada laporan pelanggaran pemilu, terangnya, Polres Jember siap menerima dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Menurutnya, aksi protes tersebut menjadi panggilan penting dalam menjaga integritas dan netralitas Polri dalam menjalankan proses demokrasi.

Secara terpisah, Ketua KPUD Jember Muhammad Syaiin menyampaikan bahwa isu mengenai polres yang bisa mengakses Sirekap tidaklah benar. "Ternyata memang tidak bisa, karena yang bisa menginput data adalah penyelenggara pemilu melalui KPU, PPK, dan tingkat KPPS, di luar itu tidak bisa," jelasnya.

Dikatakan, kesalahpahaman tersebut juga telah diklarifikasi kembali dari sumber isunya. Namun, isu yang sudah telanjur menyebar sulit dibendung. "Informasi yang sudah beredar, mereka meminta tetap dilakukan proses karena bagaimanapun ini mencederai demokrasi,” pungkas Syaiin. (sil/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Desersi dan Terlibat Narkoba, Anggota Polres Jember Dipecat

Desersi dan Terlibat Narkoba, Anggota Polres Jember Dipecat

Polres Jember melakukan upacara Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Sandi Setiawan Putra, setelah terbukti melakukan pelanggaran berat berupa penyalahgunaan narkoba dan desersi. Pemecatan terhadap an

Polres Jember Bongkar Dua Arena Sabung Ayam di Sumbersari

Polres Jember Bongkar Dua Arena Sabung Ayam di Sumbersari

Polres Jember membongkar dua arena sabung ayam di Sumbersari setelah menerima aduan warga. Meski tak menemukan aktivitas perjudian, polisi menyita dan memusnahkan sejumlah sarana di lokasi.

Perpanjang SIM di Jember Wajib Sertakan Bukti Kepesertaan JKN Aktif, Ini Syarat dan Biayanya

Perpanjang SIM di Jember Wajib Sertakan Bukti Kepesertaan JKN Aktif, Ini Syarat dan Biayanya

Perpanjangan SIM di Jember mensyaratkan bukti kepesertaan JKN aktif sesuai Perpol Nomor 2 Tahun 2023. Pemohon juga wajib menyiapkan surat keterangan sehat, hasil tes psikologi, serta biaya sesuai jenis SIM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer