
SUMBERSARI, Radar Jember - Puluhan masa Aliansi Peduli Demokrasi menyuarakan aksi protes netralitas aparat ke Mapolres dan KPUD Jember, kemarin (21/3). Aksi itu dipicu pernyataan kontroversial yang disampaikan seorang tokoh militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, di sosial media yang sempat mengatakan bahwa aplikasi Sirekap bisa diakses oleh polres.
Korlap aksi, Jumadi Made, mengaku tidak terima atas adanya klaim tersebut. Sebab, input data C1 dan rekapitulasi suara sepatutnya hanya bisa dilakukan oleh KPU. Sehingga, klarifikasi langsung kepada polres dan KPUD dianggap perlu dilakukan. "Itu yang kami tidak terima, bahwasannya yang bisa menginput C1 atau rekap itu hanyalah KPU," jelasnya seusai mengajukan protes ke KPUD.
Pihaknya juga bakal mengirim surat resmi kepada Kapolres dan Ketua KPUD Jember untuk menindaklanjuti tudingan tersebut. Apabila tidak ada tindakan tegas, tambahnya, pihaknya akan datang untuk melakukan aksi protes dengan masa lebih besar.
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi membantah tudingan ketidaknetralan Polri pada pemilu tahun ini. Kepolisian selalu menjalankan tugas sesuai aturan. "Tudingan kepada Polri harus dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu," serunya.
Apabila ada laporan pelanggaran pemilu, terangnya, Polres Jember siap menerima dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Menurutnya, aksi protes tersebut menjadi panggilan penting dalam menjaga integritas dan netralitas Polri dalam menjalankan proses demokrasi.
Secara terpisah, Ketua KPUD Jember Muhammad Syaiin menyampaikan bahwa isu mengenai polres yang bisa mengakses Sirekap tidaklah benar. "Ternyata memang tidak bisa, karena yang bisa menginput data adalah penyelenggara pemilu melalui KPU, PPK, dan tingkat KPPS, di luar itu tidak bisa," jelasnya.
Dikatakan, kesalahpahaman tersebut juga telah diklarifikasi kembali dari sumber isunya. Namun, isu yang sudah telanjur menyebar sulit dibendung. "Informasi yang sudah beredar, mereka meminta tetap dilakukan proses karena bagaimanapun ini mencederai demokrasi,” pungkas Syaiin. (sil/c2/nur)



