
KEPATIHAN, Radar Jember – Polres Jember melakukan upacara Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Sandi Setiawan Putra, setelah terbukti melakukan pelanggaran berat berupa penyalahgunaan narkoba dan desersi. Pemecatan terhadap anggota yang sebelumnya bertugas di Bagops Polres Jember itu diumumkan melalui upacara di halaman Polres Jember, Selasa (17/11).
Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman menyampaikan, pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kapolda Jawa Timur tertanggal 21 Oktober. Dalam keputusan itu, Briptu Sandi resmi diberhentikan dari kedinasan Polri terhitung mulai 31 Oktober.
Dua pelanggaran menjadi dasar dijatuhkannya sanksi tersebut. Yakni penyalahgunaan narkoba dan desersi. Sebelum akhirnya dipecat, Briptu Sandi yang menjabat sebagai Bamin Subbagbinops Bagops Polres Jember itu tercatat telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) sekitar tiga kali.
Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem Pancaroba, Pemkab Jember Minta Masyarakat Terus Tingkatkan Kewaspadaan
Dalam amar putusan, perbuatannya dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, juga melanggar Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri serta Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.
Kompol Effan mengaku prihatin atas pemecatan salah satu personel tersebut. Menurut dia, keputusan PTDH bukanlah hal yang diharapkan oleh pimpinan. Bahkan, pihaknya berharap tidak ada lagi anggota Polres Jember yang harus mengalami nasib serupa. "Harapannya beliau melaksanakan ini sebagai kapolres pertama dan terakhir. Seorang pimpinan tidak ada yang ingin anggotanya dipecat, apalagi pemberhentian dengan tidak hormat," ujarnya seusai upacara.
Baca Juga: Hujan disertai Angin Kencang Rusak Dua Sekolah di Jember, Tembok SDN Jember Lor 1 Roboh
Dia meminta seluruh personel menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugas. Sebab, setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian memiliki konsekuensi luas, bukan hanya terhadap karier pribadi, tetapi juga keluarga dan nama baik institusi. "Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan berdampak kepada keluarga, kepada institusi, dan yang paling utama kepada diri sendiri," tegasnya.
Dalam amanatnya, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran berat. Penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tercela yang merusak kehormatan institusi akan ditindak tegas.
Menurutnya, keputusan tersebut memang berat, tetapi harus diambil demi menjaga integritas dan marwah Polri. Konsekuensi PTDH juga berdampak pada hilangnya status keanggotaan Polri dan hak-hak kedinasan Briptu Sandi.
Termasuk penyesuaian hak Asabri serta pengembalian dana pensiun sesuai ketentuan hukum. Kapolres berpesan agar seluruh personel dan ASN Polres Jember tetap solid, profesional, serta mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. "Lindungi dan ayomi masyarakat dengan hati nurani, serta jaga selalu kehormatan seragam kepolisian yang melekat di tubuh kita," pungkasnya. (jum/dhi)



