Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

20 Desa di Bawah Ambang Batas Setor Pajak

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JEMBER LOR, Radar Jember - Berdasarkan data tahun 2022 kemarin, terdapat 20 desa di Jember yang tercatat memiliki setoran pajak bumi bangunan (PBB) di bawah 20 persen dari jumlah wajib pajak. Penyebabnya belum diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember. Bahkan dinilai penyebabnya merupakan perkara yang cukup kompleks.

BACA JUGA : Dampingi Jokowi Tampilan Menlu  Retno Pakai Sepatu Beda Warna

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bapenda Jember Hadi Sasmito. Menurutnya, berdasarkan hasil penghitungan dan pendataan setoran PBB dari desa-desa yang ada di Jember, tahun 2022 terdapat 20 desa yang memiliki setoran PBB di ambang batas atau di bawah 20 persen. "Bahkan ada desa yang di bawah lima persen setoran PBB-nya. Seperti Desa Pringgondani di Kecamatan Sumberjambe, Desa Lampeji dan Desa Tamansari di Kecamatan Mumbulsari," ujarnya.

Dikatakannya, masih adanya desa-desa yang memiliki setoran PBB rendah kini mendapat perhatian lebih dengan menjadi catatan dan mengevaluasi penyebab tidak optimalnya pemungutan pajak yang ada di 20 desa tersebut. Bahkan dirinya menilai jika penyebabnya cukup kompleks.

Diduga tidak hanya terkait masyarakat yang tidak mampu bayar pajak. Namun, juga berkaitan dengan sistem penarikan pajak yang ada di Desa. "Persoalannya antara masyarakat desa yang tidak mampu bayar, atau kesulitan bayar. Atau mereka sudah bayar, tetapi tidak dimasukan di kas daerah," urainya.

Kondisi itu, lanjutnya, sedang dilakukan kajian mendalam oleh Pemkab Jember bersama Kejaksaan Negeri Jember. Agar nantinya masyarakat desa tersebut dapat melaksanakan kepatuhan pembayaran pajak. Serta mengevaluasi perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak.

"Kami tidak hanya menguber warga saja, tetapi bagi perangkat desa juga. Artinya, perangkat desa yang telah ditunjuk menyampaikan SPT (Red, surat pemberitahuan tahunan) dan sekaligus melakukan penagihan sedang kami evaluasi juga," tuturnya.

Hadi mengatakan, berdasarkan imbauan yang telah disampaikan mulai tahun 2023, Pemkab Jember mengefektifkan pola monitoring dan evaluasinya, secara berjenjang yang pertama di tingkat desa dan kecamatan. Setiap desa dan kecamatan harus memiliki surat keterangan (SK) tim yang ditunjuk untuk melakukan penyampaian SPT dan pemungutan penerimaan PBB. (ben/c2/bud)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer