Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pabrik Tripleks Tak Bayar Karyawan Lagi

S
Penulis: Safitri❯
GAJI NUNGGAK: Pekerja PT Muroco mendatangi Disnaker Jember, menuntut agar perusahaannya membayar gaji tiga bulan terakhir, kemarin (16/2).
GAJI NUNGGAK: Pekerja PT Muroco mendatangi Disnaker Jember, menuntut agar perusahaannya membayar gaji tiga bulan terakhir, kemarin (16/2).
KEPATIHAN, Radar Jember – Untuk kesekian kalinya, puluhan buruh PT Muroco di Desa/Kecamatan Arjasa bergejolak. Urusannya nyaris sama dengan sebelum-sebelumnya. Yakni soal gaji yang menjadi hak pekerja tidak dibayarkan perusahaan. Siang kemarin (16/2), sejumlah orang datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember untuk menuntut keadilan, karena bekerja tiga bulan tanpa dibayar.

BACA JUGA : Haris Akui Kalah Judi Rp 90 Juta, Hingga Bunuh Sopir Taksi Online

Pembina Gabungan Buruh Muroco Bersatu (GBMB) Dwi Agus Budiyanto menjelaskan, pada kesempatan kemarin, Disnaker Jember mempertemukan pekerja dengan perwakilan perusahaan. Itu dilakukan dalam rangka mediasi. "Kami menuntut ke perusahaan untuk membayarkan gaji karyawan yang sudah nunggak kurang lebih tiga bulan," ujarnya.

Dikatakan, gaji yang tidak dibayarkan PT Muroco itu terhitung sejak bulan November 2022, hingga kemarin. Ada beberapa karyawan bagian produksi yang tidak mendapatkan gaji.

Tak hanya itu, perusahaan juga dituding melarang pekerja libur saat memasuki hari besar. Hal itu diakui memberatkan pekerja pabrik tripleks di perusahaan tersebut. Bahkan, pekerja yang berhalangan karena sakit gajinya dipotong. "Alasannya diganti hari Minggu. Ya, sama saja gak dapat libur hari besar," ujarnya.

Dwi mengaku, jika perusahaan tidak mengabulkan seluruh tuntutan pekerja, maka akan melakukan aksi menutup perusahaan. Pekerja juga berencana membawa hal itu ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. "Jadi, banyak sekali permasalahan yang terjadi di perusahaan itu," tuturnya.

Sementara itu, pekerja berinisial R mengaku gajinya sudah tertahan di perusahaan PT Muroco selama tiga bulan. Hal itu membuatnya kebingungan karena harus membiayai kedua anaknya. "Kami digaji Rp 10 ribu per jam. Jadi, gajinya tidak nentu," ujar R, janda dua anak itu.

Perwakilan PT Muroco yang datang ke Disnaker Jember sempat diminta keterangan oleh wartawan, namun tidak menjelaskan. Sementara, perwakilan perusahaan outsourcing penyalur tenaga kerja dari Top Karya Perkasa, Suwondo, juga enggan memberikan komentar. Saat dihubungi melalui telepon, sekitar pukul 18.00 kemarin, dirinya mengaku tidak bisa menjawab terkait beberapa tuntutan pekerja PT Muroco tersebut. "Mohon maaf, saya tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan komentar. Untuk hasil perundingan itu bukan wewenang saya. Jadi, saya tidak bisa menjawab," ujarnya.

Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnaker Jember Habib Salim menjelaskan, proses perundingan permasalahan yang dialami pekerja di PT Muroco masih berlanjut. Hasil perundingan sementara, menurutnya, pihak perusahaan bersedia memberikan gaji yang sudah tertunggak kepada pekerja. "Perundingan belum finis, sementara hasil perundingan hari ini (kemarin, Red.) pihak perusahaan bersedia membayar gaji para pekerja," pungkasnya. (faq/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer