Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Lansia di Jember Bacok Tetangga Gara-Gara Salah Paham Batas Lahan
Pasalnya, kemunculannya yang nyata-nyata menabrak Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Kawasan Sempadan Pantai. Hal itu memengaruhi terhadap mata pencaharian warga, khususnya nelayan. "Tambak-tambak yang lama belum disikapi, sekarang bermunculan tambak-tambak baru. Semakin habis sempadan pantai Jember," ucap Setyo Ramires, dari Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen.
Sejak awal kali tambak berdiri di area yang menjadi tameng alami dari bencana alam tsunami itu, masyarakat di sekitar sudah kontra dengan tambak karena sangat merugikan nelayan. Menurut Setyo, masyarakat kesulitan mengakses sempadan pantai ketika hendak melaut karena sudah muncul tambak-tambak, sehingga mengurangi daerah sempadan pantai.
Akibatnya, kata dia, nelayan harus memutar jauh perahunya untuk melaut. Sehingga ongkos operasional nelayan mencari ikan bertambah. "Jangankan yang ilegal, yang berizin saja kami tolak. Karena sangat merugikan nelayan dan warga di sini. Kalau ada warga yang bekerja di tambak, itu hanya hitungan jari," sesalnya.
Dia juga menambahkan, kemunculan tambak-tambak baik yang lama maupun yang baru tersebut, juga memiliki daya rusak yang masif terhadap lingkungan. Sempadan pantai yang sejatinya tempat bersandar perahu dan habitat alami sejumlah spesies hewan laut, harus lenyap. Selain itu limbah tambak-tambak tersebut juga kerap dibuang secara sembarangan.
Setyo mengaku, pihaknya bersama kelompok perjuangan masyarakat Kepanjen lainnya, akan kembali menyurati pemerintah daerah. Selain itu berikut DPRD, dan beberapa stakeholder yang mengurus wilayah sempadan pantai. Hal itu dilakukan, demi melindungi ruang kelangsungan hidup nelayan dan kelestarian alam.
Kemunculan tambak-tambak baru belakangan ini, tambah Setyo, memang sempat menghebohkan. Pasalnya, dari tambak yang sedang melakukan proses pembangunan maupun yang sudah beroperasi. Hanya bermodalkan surat keterangan dari pemerintah desa (pemdes). Surat sakti dari desa itu, ucap Setyo, sudah cukup digunakan tanpa melalui proses perizinan yang semestinya melibatkan pemerintah daerah hingga pemprov.
Sementara itu David Handoko Seto, sekretaris Komisi B DPRD Jember, kala mendapati banyak tambak-tambak baru di sekitar Jalur Lingkar Selatan (JLS) Jember tersebut, merasa aneh. "Ini kenapa kesannya begitu santai mengoperasikan tambak tanpa merasa bersalah. Padahal izinnya belum mereka urus, hanya bermodal surat dari pemdes," katanya.
David juga sempat meminta muspika setempat mengawal pemberhentian sementara tambak yang tidak kantongi izin secara legal. Dia juga minta berkas perijinan tambak dikumpulkan ke kecamatan untuk ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember. (mau/c1/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



