JEMBER, Radar Ijen – Pasca pelantikan 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sorotan kini bergeser pada kinerja dan kualitas pelayanan publik yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Akademisi Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, menilai pelantikan harus menjadi titik awal penguatan kerja birokrasi yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan.
Menurut Hermanto, tantangan utama kepala OPD setelah dilantik bukan lagi soal adaptasi jabatan, melainkan kemampuan menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setelah dilantik, yang ditunggu publik adalah kinerja. Kepala OPD harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan solutif,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan kepala OPD akan sangat ditentukan oleh kelincahan dalam mengelola organisasi serta keberanian melakukan terobosan.
Pola kerja birokrasi yang hanya menjalankan rutinitas dinilai tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Pelayanan publik tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Dibutuhkan inovasi dan kepemimpinan yang aktif di lapangan,” katanya.
Selain itu, kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepala OPD.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, kerja sama dengan pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat dinilai mampu memperkuat kualitas layanan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Kepala OPD harus mampu membuka ruang kolaborasi. Itu penting agar pelayanan tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas,” jelasnya.
Hermanto menilai, 11 kepala OPD yang baru dilantik perlu segera menunjukkan komitmen pada reformasi pelayanan publik, termasuk transparansi, kemudahan akses layanan, serta kehadiran pemerintah di tengah persoalan masyarakat.
“Pelantikan ini harus diikuti dengan perubahan nyata yang dirasakan warga. Itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini tidak lagi menilai pejabat dari jabatan atau latar belakangnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan layanan pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Ke depan, ukuran kinerja OPD adalah kepuasan publik. Itu yang harus menjadi fokus utama,” pungkasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi