Radar Jember – Lima hari setelah DPRD Jember didatangi ratusan mahasiswa yang menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), efisiensi anggaran, hingga penurunan harga BBM, giliran kelompok masyarakat yang mendukung program pemerintah turun ke jalan.
Sabtu (20/6) pagi, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) memadati Gedung DPRD Jember untuk menyampaikan dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Baca Juga: Bawa Enam Tuntutan Utama: Aliansi Mahasiswa Lumajang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG dan KDMP
Jika pada aksi mahasiswa, Senin (15/6), kritik diarahkan pada pelaksanaan MBG dan sejumlah kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi, maka aksi kali ini justru membawa pesan berbeda.
Massa meminta program-program tersebut tetap dilanjutkan karena dianggap telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama kalangan pekerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Sejak pagi, massa berdatangan menggunakan truk, mobil elf, hingga sepeda motor dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Mereka mengaku berasal dari unsur pekerja dapur MBG, pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai distribusi program tersebut.
Titik kumpul berada di kawasan double way Universitas Jember sebelum mereka melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Jember.
Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai poster dan spanduk dukungan terhadap program pemerintah.
Setibanya di halaman dewan, mereka bergantian menyampaikan orasi. Di tengah munculnya kritik terhadap sejumlah program nasional, massa menilai yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan tata kelola, bukan penghentian program.
Koordinator aksi Agus Nur Yasin mengatakan masyarakat tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan. Namun menurutnya, evaluasi seharusnya dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menjadi alasan untuk menghapus program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
