Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso: Tegaskan Komitmen Perbaiki Data Bansos dan Layanan Sosial
Radar Ijen – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan sosial, khususnya melalui pembenahan data penerima bantuan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025.
Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Dr. Mohamad Imron, M.M.Kes., mengatakan pihaknya secara terbuka memaparkan realisasi anggaran 2025, termasuk program-program yang belum berjalan optimal. "transparansi tersebut penting sebagai dasar evaluasi bersama sekaligus langkah perbaikan ke depan," katanya.
Imron menekankan, pembaruan data penerima bantuan sosial menjadi prioritas utama. Verifikasi dan validasi (verval) terus dilakukan agar program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Data yang akurat menjadi kunci agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memastikan validitas data kelompok pekerja, seperti buruh pabrik rokok dan pekerja gudang tembakau. Dinsos P3AKB akan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi agar data yang digunakan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Di sektor pelayanan kesehatan, Imron mengakui masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan, terutama bagi kondisi yang belum ditanggung JKN.
Baca Juga: Aspal Siap, Desa Diajak Bergerak! Skema Swadaya Jadi Kunci Perbaikan Jalan di Bondowoso?
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memiliki Peraturan Bupati yang mengatur pembiayaan layanan kesehatan di luar cakupan JKN. Namun, regulasi tersebut akan terus dikaji agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. “Kami tidak ingin ada masyarakat yang tidak tertangani hanya karena keterbatasan skema pembiayaan. Perbup ini akan terus kami evaluasi agar bisa menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Imron menambahkan, berbagai masukan dari DPRD menjadi bahan penting bagi Dinsos P3AKB untuk meningkatkan kinerja. Dengan penguatan data, koordinasi lintas sektor, serta komitmen pelayanan yang lebih adaptif, pihaknya optimistis program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif. “Masukan DPRD menjadi energi bagi kami untuk berbenah. Ke depan, kami fokus memperkuat data dan sinergi agar penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.
