Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desil 1 Naik, DPRD Minta Turun Lapangan, Abdul Majid: Wajib Evaluasi Bantuan dan Validasi Data Secara Berkala

Faqih Humaini
Penulis: Faqih Humaini❯
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid (FAQIH/RJ)
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid (FAQIH/RJ)

Advertisement

 

BONDOWOSO, Radar Jember – Kenaikan jumlah masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau kelompok sangat miskin di Bondowoso mendapat perhatian serius DPRD.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, meminta pemerintah kabupaten bersama seluruh stakeholder segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil yang terjadi.

Menurutnya, lonjakan angka kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dibaca melalui data statistik semata. Diperlukan monitoring langsung agar pemerintah mengetahui secara pasti penyebab meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk kategori paling rentan tersebut.

“Pemkab bersama semua stakeholder harus segera melakukan monitoring dan pendalaman di lapangan. Ini penting agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Abdul Majid juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program intervensi yang selama ini berjalan.

Bantuan seperti BLT, BPNT, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) harus dikaji kembali efektivitas dan efisiensinya dalam menjawab kondisi masyarakat miskin di lapangan.

Ia menegaskan, program bantuan tidak boleh sekadar berjalan secara administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar mampu menekan angka kemiskinan, khususnya pada kelompok desil 1.

Selain itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja secara terintegrasi. Program pembangunan harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok desil 1 hingga desil 5.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Serapan Anggaran DBHCT Tembus 40 persen Lebih, Ini Sektor Paling Banyak Mendapatkan Alokasi

Serapan Anggaran DBHCT Tembus 40 persen Lebih, Ini Sektor Paling Banyak Mendapatkan Alokasi

Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bondowoso 2026, telah melampaui 40 persen dari total anggaran Rp 44 miliar. Pemkab optimistis seluruh anggaran terserap hingga akhir tahun.

Jembatan Sentong Bondowoso Sudah Bisa Dilalui Kendaraan,  Arus Lalu Lintas Masih Dievaluasi

Jembatan Sentong Bondowoso Sudah Bisa Dilalui Kendaraan,  Arus Lalu Lintas Masih Dievaluasi

kembali berfungsinya Jembatan Sentong dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas

Aset Kendaraan Pemkab Belum Tuntas Tertib, Fisik Tak Diketahui, Administrasi Masih Atas Nama Daerah

Aset Kendaraan Pemkab Belum Tuntas Tertib, Fisik Tak Diketahui, Administrasi Masih Atas Nama Daerah

BPKAD memastikan inventarisasi dan penelusuran akan terus dilakukan agar status kendaraan yang masih tercatat sebagai aset daerah dapat diperjelas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer