Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai Bahas RPD Tahun 2024–2026

S
Penulis: Safitri❯
KONSULTASI: Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember saat menghadiri acara konsultasi publik RPD tahun 2024-2026, kemarin (2/2).
KONSULTASI: Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember saat menghadiri acara konsultasi publik RPD tahun 2024-2026, kemarin (2/2).
DABASAH, Radar Ijen - Pemilihan kepala daerah telah diputuskan akan digelar pada tahun 2024 nanti. Sementara, masa kepemimpinan bupati nantinya bakal digantikan oleh penjabat (Pj) tahun 2023 ini, untuk mengisi kekosongan.

BACA JUGA : Gelar Olah TKP, Polres Jember Usut Dugaan Pidana Insiden Dua Pemuda Hanyut

Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso. Saat ini, mulai membahas tahapan pertama, yakni rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), di Aula Sabha Bina 2, kemarin (2/2).

Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Uundang Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahannya. Yakni, bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022–2023, sementara masa pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, maka harus diangkat penjabat, untuk mengisi kekosongan jabatan. Nantinya, penjabat itu akan melanjutkan tugas-tugas daerah yang belum rampung.

Bupati Bondowoso Salwa Arifin menyampaikan, masa transisi itu perlu dibarengkan dengan RPD ke depan. Hal itu juga tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, untuk menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2024–2026. "Selain itu, harus menyusun rencana strategis (renstra) perangkat daerah tahun 2024–2026," katanya, saat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Menurutnya, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi perlu partisipasi seluruh stakeholder. Sebab, di dalamnya akan dibahas berbagai strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan ke depan. "Saling kerja sama dan memberi masukan, saran untuk kesempurnaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 ini," terangnya.

Lebih jauh, Kiai Salwa memaparkan, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan rancangan RPD adalah forum konsultasi publik. Hal itu sebagai salah satu wujud partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. "Diadakan forum seperti ini dulu, sebagai bentuk partisipasi dari seluruh pihak," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada agenda tersebut, hadir mendampingi bupati, sekretaris daerah, Kepala BP4D, Kepala Bakorwil V Jember, seluruh perangkat daerah Se-Kabupaten Bondowoso, serta jajaran camat yang mengikuti secara virtual. (mun/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer