Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terus Lakukan Verifikasi DTKS

S
Penulis: Safitri❯
“Kami pastikan, tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti.”  Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
“Kami pastikan, tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti.” Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - Persoalan kemiskinan tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih, kondisinya di Bondowoso masih terbilang cukup tinggi. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, hal tersebut tentu belum cukup untuk mengatasinya. Mengingat dari tahun ke tahun angka kemiskinan masih saja tinggi.

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menyampaikan, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah klasik kemiskinan. Salah satunya dengan terus melakukan verifikasi dan validasi data, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Untuk meminimalisasi data exclusion error dan inclusion error,” katanya.

Selain itu, Anis mengatakan, juga melayani pengaduan masyarakat miskin, dengan empat tracing secara bertahap. Di antaranya kepemilikan administrasi kependudukan yang bersangkutan. Jika belum memiliki, maka akan langsung difasilitasi bersama dinas terkait. “Untuk lansia dan disabilitas disediakan layanan perekaman di lokasi,” tegasnya.

Tracing lainnya yang dilakukan adalah memastikan sudah masuk atau belum ke dalam DTKS. Selanjutnya, apa telah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan menerima bantuan apa. Langkah tersebut dinilai sebagai panduan untuk memberikan layanan perlindungan dasar kepada masyarakat miskin. “Semuanya membutuhkan proses dan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Dikonfirmasi apakah semua masyarakat miskin di Bondowoso sudah terkaver bantuan, Anis menjelaskan, memang belum semua masyarakat sudah tercatat sebagai penerima bantuan. Mengingat, penentuan para penerima bantuan, baik PKH, BLT, maupun lainnya, dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Data yang diusulkan tersebut juga diinput oleh operator desa. “Kuota penerima kami sesuaikan dengan kuota dari Kemensos,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, dia mengaku masih terus mengajukan kepada Kemensos RI, untuk menambah kuota penerima bantuan warga miskin di Bondowoso. Khususnya penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Kami pastikan tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer