Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tidak Terima Jadi Tersangka Pencabulan, Kiai Fahim Gugat Polres Jember!
Meski begitu, dirinya masih yakin pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD), akan ada perhatian lebih kepada sektor pariwisata. “Sektor pariwisata bukan hanya soal pandemi, tapi target RPJMD yang harus tercapai. Itu harga mati,” tegasnya.
Ketika terjadi pandemi, kata dia, sudah dilakukan review terhadap RPJMD. Sejumlah target yang dirasa terlalu tinggi, kemudian secara resmi diturunkan. Oleh sebab itu, dia menilai semua target yang sudah ditentukan mau tidak mau harus tercapai. Sebelum masa jabatan kepala daerah atau bupati itu berakhir tahun ini 2023. “Lo, kok ini (sektor pariwisata, Red) malah tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Padahal, sesuai dengan KUPPAS ( Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Red) yang sudah kami bahas itu, salah satunya menekankan pada pariwisata,” katanya.
Anggaran yang tersedia, lanjut Krisna, memang ada beberapa prioritas. Bahkan, semua sektor memiliki target di RPJMD. Namun, salah satu prioritas yang harus didahulukan adalah sektor pariwisata. Seharusnya, kata dia, dalam KUPPAS anggaran yang dibutuhkan itu selaras dengan RPJMD. “Tapi, kenyataannya jauh,” ujarnya.
Terkait peningkatan PAD sektor pariwisata, dia menuturkan, hal itu bisa tercapai apabila persiapannya dilakukan dengan baik. Misalnya pemenuhan infrastruktur dan menggelar banyak event. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. “Bagaimana kalau di 2023 ini, kemudian sama sekali tidak ada,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso Mulyadi mengatakan, anggaran untuk Ijen Geopark, khususnya yang melekat pada Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG), hanya berupa honorarium. Sementara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak ada. Meski begitu, dia mengaku akan tetap menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diberikan. “Mungkin tim anggaran punya pemikiran lain, dengan menggunakan pola cross-cutting,” katanya.
Karena anggaran dipangkas, pihaknya akan berupaya mencari sumber anggaran yang lain. Seperti alokasi corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan, termasuk anggaran dari provinsi hingga pusat. “Namanya penanggung jawab daerah, seharusnya anggaran dari daerah,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Ubah Perbup Anggaran Prioritas
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat terus dikembangkan dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Seharusnya, pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono. Menurutnya, dari Rp 27 miliar anggaran yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso, sudah terserap sebanyak 23,2 miliar selama 2022. Hal itu juga selaras dengan berbagai penghargaan yang sudah didapat, salah satunya olahraga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim.
Kemudian, dalam bidang pariwisata dan kebudayaan juga tidak kalah saing. Bondowoso juga mendapatkan sejumlah penghargaan. Baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, seperti Ijen Geopark yang sudah dinyatakan lulus menjadi UNESCO Global Geopark (UGG). “Hal ini tentu harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada 2023,” katanya.
Selain itu, kata dia, capaian PAD dari sektor pariwisata untuk tahun ini harus ditingkatkan. Mengingat pada tahun sebelumnya hanya mampu mencapai 70 persen. Padahal, tahun kemarin masih pandemi Covid-19 dan sektor pariwisata juga terdampak.
Sutri juga menyayangkan anggaran pengembangan pariwisata di 2023 tidak ada. Padahal sebelumnya sudah disepakati dalam Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS). Namun, hilang di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Oleh sebab itu, dia menegaskan agar Kepala Disparbudpora mencari jalan lain. “Cari CSR, pendanaan dari sektor perbankan, kemudian dukungan perguruan tinggi dan kelompok peduli pariwisata lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan, pada 2023 ini harus ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso, untuk menentukan pembangunan prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya bertujuan untuk mempertahankan status UGG. “Ubah perbup itu, anggaran prioritas, ya, diprioritaskan. Yang perlu digeser, ya, digeser,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



