Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembina Teknis Wajib Paham Regulasi

S
Penulis: Safitri❯
“Jika pembina teknis menguasai tupoksi, maka pelaksanaan pemerintah desa akan lebih baik lagi.”  Haeriyah Yulianti, Kepala DPMD Bondowoso
“Jika pembina teknis menguasai tupoksi, maka pelaksanaan pemerintah desa akan lebih baik lagi.” Haeriyah Yulianti, Kepala DPMD Bondowoso
DABASAH, Radar Ijen - Pemerintah desa tentu orang yang paling berperan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, mereka harus memahami regulasi pengelolaannya. Jika tidak, maka bisa saja yang bersangkutan akan tersandung masalah hukum. Demi menghindari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso memberikan bimbingan kepada para Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD), kemarin (12/12).

BACA JUGA : Jelang Tahun Politik, Ponpes As Salaf & MWC NU Ajak Jaga Lumajang Kondusif

Kepala DPMD Bondowoso Haeriyah Yulianti menegaskan, pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan nama dana desa. Untuk melakukan hal itu perlu perencanaan yang matang dan tepat. Agar dana desa bisa digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melihat hal itu, Haeriyah menilai pemerintah desa membutuhkan penguatan serta pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara regulasi maupun realita di lapangan. Oleh sebab itu, acara tersebut dirasa sangat penting, karena tugas PTPD juga dianggap penting. Demi tertibnya pelaksanaan pemerintahan desa. "Jika pembina teknis menguasai tupoksi, maka pelaksanaan pemerintahan desa akan lebih baik lagi," tegasnya.

Haeriyah berharap tidak terjadi lagi masalah yang menimpa pemerintah desa. Meskipun mereka yang berada di desa sudah memahami apa yang menjadi tupoksinya. Karena itu, dirasa perlu adanya pembaruan pengetahuan, agar kembali mengingat tugas dan fungsinya masing-masing.

Terlebih, saat ini masih ada yang terjebak pada masalah klasik. Seperti pemberhentian perangkat desa. Serta yang paling penting terkait pengelolaan keuangan desa yang sangat rentan. "Masih ada rekan-rekan di desa yang tersandung hukum akibat tidak memahami regulasi," imbuhnya.

Untuk regulasi yang disampaikan, setiap tahunnya pasti ada pembaruan, baik dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana desa maupun dari Peraturan Kementerian Desa (Permendes). "Untuk tata kelola keuangan desa 2023, maka menggunakan PMK tahun 2022," tutupnya. (ham/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer