Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Serapan APBD Rendah, Budaya yang Belum Hilang
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutri mengaku telah memberikan rekomendasi pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021-2023. Namun, hingga kini, menurutnya, masih banyak jalan rusak di Bondowoso yang menuai komplain dari masyarakat.
Sutri mengutarakan, misi pembangunan infrastruktur di Bondowoso yang berkaitan langsung dengan layanan dasar daerah sudah ada dalam dokumen Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 hingga 2023. Menurutnya, hal tersebut akan mendukung pula pada terwujudnya sektor ekonomi potensial di Kota Tape ini. "Sebagaimana termaktub dalam dokumen Perda RPJMD Tahun 2018 hingga 2023," terangnya.
Namun, kondisi saat ini, menurut Sutri, posisi kebijakan pembangunan prioritas infrastruktur daerah Bondowoso semakin mengkhawatirkan dan kehilangan ruang urgensinya. Apalagi, saat ini marak protes dan komplain dari masyarakat. Hal tersebut menjadi jelas bagi pemerintah untuk diperhatikan. "Marak komplain dari masyarakat mengenai infrastruktur jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas umum lainnya," tegasnya.
Dirinya mengatakan, pada sisa waktu kepemimpinan Bupati Bondowoso Salwa Arifin yang berakhir tahun 2023, akan mendorong untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Bondowoso. Hal tersebut untuk mewujudkan bukti dan janji pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. "Kami dorong pemda (Pemkab Bondowoso, Red) untuk mewujudkan visi misinya," imbuhnya.
Selain itu, dirinya berharap agar ke depan pembangunan infrastruktur di Bondowoso bisa dilakukan secara maksimal. Hal tersebut untuk membendung adanya protes dari masyarakat akan kerusakan infrastruktur yang marak terjadi. Terutama fasilitas jalan. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



