Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Pemberitaan Ramah Anak

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi
Ilustrasi
TAMANSARI, Radar Ijen - Pemberitaan ramah anak memang harus dilakukan oleh semua jurnalis. Hal tersebut sesuai dengan konferensi internasional untuk menjaga tumbuh kembang anak dari berbagai peristiwa yang merugikan. Bahkan Dewan Pers sudah membuat pedoman terkait pemberitaan tersebut sejak 2019 lalu.

BACA JUGA : Rezha Repri Pratama, Wasit Arum Jeram Lisensi Nasional

Djoko Tetuko, Dewan Penasihat PWI Jatim, menyampaikan, pedoman tersebut dibuat menyusul adanya sistem peradilan anak yang terdapat pasal, larangan menyebut nama anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana atau kejahatan lainnya. "Untuk mengingatkan kepada awak media, kebebasan pers apa pun, harus melindungi tumbuh kembang anak," katanya.

Untuk itu, pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Dengan itu, harapannya anak yang berkaitan dengan perilaku negatif tetap dapat dilindungi dalam pemberitaan. Namun, bukan berarti masyarakat tidak boleh mendapatkan informasi. "Tetap boleh dapat informasi, tapi harus dikemas sedemikian rupa menjadi ramah," tegasnya.

Selain dilarang menyebut nama anak, dalam pemberitaan negatif, identitas lain, seperti alamat rumah, nama orang tua, dan sebagainya, juga dilarang untuk disebutkan. Jika terpaksa menyebut alamatnya, maka hanya diperbolehkan untuk menyebut hingga tingkat kecamatan. "Sehingga tidak ketahuan kan, maka akan terlindungi," paparnya.

Penyebutan identitas anak dalam hal negatif, menurut Djoko, dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik fisik, mental, karir, lingkungan keluarga, maupun lainnya. Oleh sebab itu, anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban tetap harus dilindungi.

Selain itu, jika masih ada wartawan yang menyampaikan berita tidak ramah anak, maka sanksi sudah menanti di depan mata. Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, dengan ancaman sanksi berupa hukuman minimal lima tahun. Dengan batas kedaluwarsanya selama 12 tahun. "Anak ini bisa menuntut ke kepolisian, maksimal 12 tahun dari dia diberitakan," pungkasnya. (ham/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Bukan Penolong Malah Bikin Fatal! Dokter Anak Jember Luruskan Mitos Sesat Cekoki Kopi ke Mulut Bayi yang Kejang

Bukan Penolong Malah Bikin Fatal! Dokter Anak Jember Luruskan Mitos Sesat Cekoki Kopi ke Mulut Bayi yang Kejang

Dokter Spesialis Anak RSU Unmuh Jember menegaskan pemberian kopi saat anak kejang demam adalah mitos berbahaya yang justru dapat menyumbat saluran pernapasan.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer