Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pakai Jalur Legislasi Atasi Pernikahan Dini

S
Penulis: Safitri❯
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
DABASAH, Radar Ijen - Angka pernikahan anak atau pernikahan dini di Bondowoso masih terbilang cukup tinggi. Dilihat berdasarkan jumlah permintaan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama (PA). Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Bondowoso berupaya membentuk peraturan desa (perdes) dan rencana aksi daerah (RAD).

BACA JUGA : Rekomendasi Wisata Kuliner yang Ada di Kota Cirebon

Hal tersebut bertujuan menekan dan mencegah angka pernikahan dini. Mengingat budaya tunangan dan menikahkan anak yang masih berusia dini masih lekat dengan masyarakat Bondowoso. Apalagi, di desa, yang masih terbilang cukup tinggi.

Untuk membuat aturan tersebut, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) bekerja sama dengan akademisi 11 perguruan tinggi yang ada. Serta lima desa sebagai pilot project di Kecamatan Wringin, Wonosari, dan Cermee.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso Anisatul Hamidah menjelaskan, penyusunan itu dilakukan karena angka pernikahan anak di Bondowoso pada tahun 2020 dan 2021 masih tinggi. Diperkirakan menyentuh angka 800 lebih.

Bahkan, di tahun 2022 hingga kini kecenderungannya akan meningkat. Tercatat, hingga bulan Mei 2022 sudah mencapai 723 pernikahan dini. Jumlah itu dianggap masih bisa lebih tinggi. Mengingat masih adanya keluarga yang belum mengajukan dispensasi nikah serta nikah siri. "Urutan kami (Bondowoso, Red) ada di nomor 3 di Jawa Timur untuk pernikahan anak," katanya.

Ia menjelaskan, pernikahan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Padahal, pemerintah pusat tengah menargetkan penurunan angka stunting pada 2024 di angka 14 persen. Sementara, di Bondowoso saat ini masih mencapai 37 persen. "Pada 2024 nanti Bondowoso harus ada di angka 21 persen. Berarti harus turun minimal 5,5 persen setiap tahun," katanya.

Sementara itu, perwakilan Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) mitra UNICEF, Solehati, menjelaskan, tindak lanjut penyusunan aturan itu adalah finalisasi dari program perlindungan anak, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bondowoso.

Solehati menilai pembentukan RAD dan raperdes itu penting  penting untuk segera diselesaikan. Sebab, menjadi amanah yang juga dituangkan dalam Perbup Pencegahan Perkawinan Anak, dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. "Menangani perkawinan ini tak hanya tugas Dinsos P3AKB. Tapi, semuanya harus berkolaborasi," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nikah Tak Usah Pusing Lagi, Spilla Jewelry Hadirkan Cincin Cantik Modern dan Elegan!

Nikah Tak Usah Pusing Lagi, Spilla Jewelry Hadirkan Cincin Cantik Modern dan Elegan!

Spilla Jewelry Buka Store Pertama di Jember! Tawarkan Custom Ukuran hingga Desain Grafir

Bukan Penolong Malah Bikin Fatal! Dokter Anak Jember Luruskan Mitos Sesat Cekoki Kopi ke Mulut Bayi yang Kejang

Bukan Penolong Malah Bikin Fatal! Dokter Anak Jember Luruskan Mitos Sesat Cekoki Kopi ke Mulut Bayi yang Kejang

Dokter Spesialis Anak RSU Unmuh Jember menegaskan pemberian kopi saat anak kejang demam adalah mitos berbahaya yang justru dapat menyumbat saluran pernapasan.

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer