Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Rekomendasi Wisata Kuliner yang Ada di Kota Cirebon
Hal tersebut bertujuan menekan dan mencegah angka pernikahan dini. Mengingat budaya tunangan dan menikahkan anak yang masih berusia dini masih lekat dengan masyarakat Bondowoso. Apalagi, di desa, yang masih terbilang cukup tinggi.
Untuk membuat aturan tersebut, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) bekerja sama dengan akademisi 11 perguruan tinggi yang ada. Serta lima desa sebagai pilot project di Kecamatan Wringin, Wonosari, dan Cermee.
Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso Anisatul Hamidah menjelaskan, penyusunan itu dilakukan karena angka pernikahan anak di Bondowoso pada tahun 2020 dan 2021 masih tinggi. Diperkirakan menyentuh angka 800 lebih.
Bahkan, di tahun 2022 hingga kini kecenderungannya akan meningkat. Tercatat, hingga bulan Mei 2022 sudah mencapai 723 pernikahan dini. Jumlah itu dianggap masih bisa lebih tinggi. Mengingat masih adanya keluarga yang belum mengajukan dispensasi nikah serta nikah siri. "Urutan kami (Bondowoso, Red) ada di nomor 3 di Jawa Timur untuk pernikahan anak," katanya.
Ia menjelaskan, pernikahan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Padahal, pemerintah pusat tengah menargetkan penurunan angka stunting pada 2024 di angka 14 persen. Sementara, di Bondowoso saat ini masih mencapai 37 persen. "Pada 2024 nanti Bondowoso harus ada di angka 21 persen. Berarti harus turun minimal 5,5 persen setiap tahun," katanya.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) mitra UNICEF, Solehati, menjelaskan, tindak lanjut penyusunan aturan itu adalah finalisasi dari program perlindungan anak, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bondowoso.
Solehati menilai pembentukan RAD dan raperdes itu penting penting untuk segera diselesaikan. Sebab, menjadi amanah yang juga dituangkan dalam Perbup Pencegahan Perkawinan Anak, dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. "Menangani perkawinan ini tak hanya tugas Dinsos P3AKB. Tapi, semuanya harus berkolaborasi," pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



