Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bentuk Lembaga Lawan Hoax

S
Penulis: Safitri❯
RESMI: Bupati Bondowoso Salwa Arifin ketika melantik para pengurus KKD Bondowoso.
RESMI: Bupati Bondowoso Salwa Arifin ketika melantik para pengurus KKD Bondowoso.
DABASAH, Radar Ijen - Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat dengan bebas bisa menyebarkan informasi. Karena itu, tidak heran jika banyak informasi bohong atau tidak benar berkeliaran. Untuk mencegah hal tersebut, Pemkab Bondowoso membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD), kemarin (3/11).

BACA JUGA : Mantan Pejabat Diperiksa Lagi Terkait Kasus Pemakaman Covid-19

Bupati Bondowoso Salwa Arifin menuturkan, permasalahan penyebaran informasi di media sosial sudah sangat sering terjadi. Keberadaannya semakin hari juga semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga tersebut dianggap sebagai solusi untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. "Informasi memang kita butuhkan. Tapi, kalau informasi itu hoax atau bohong, tentu akan merugikan kita," katanya.

Lembaga tersebut diharapkan bisa menekan angka penyebaran informasi bohong. Namun, lebih jauh dari itu, komite itu diharapkan mampu mengedukasi masyarakat. Untuk tidak menyebarkan informasi bohong, mengandung ujaran kebencian, hingga fitnah.

Kemudian, masyarakat juga tidak mudah termakan isu hoax. "Bukan hanya meluruskan informasi. Tapi, juga menekan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi bohong," tegasnya.

Memasuki tahun politik 2024, para anggota KKD juga diharapkan mampu berperan penting. Mengingat, saat itu biasanya rawan terjadi penyebaran informasi yang berbau fitnah hingga bohong. "Harus bekerja sama dengan pihak-pihak penyelenggara pemilu. Seperti Bawaslu dan KPU," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo sekaligus Ketua KKD Bondowoso Ghazal Rawan menjelaskan, ada tiga tugas utama yang harus dijalankan oleh para pengurus. Tujuannya agar tidak ada lagi miskomunikasi dan penyelarasan informasi. Ternyata hal itu sudah sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim. "Untuk menangkal informasi yang justru tidak membawa kemanfaatan bagi Pemerintah Provinsi maupun daerah," paparnya.

Lebih lanjut, KKD ini terdiri atas berbagai unsur. Mulai dari pemkab, polres, kejaksaan, kodim, organisasi wartawan, hingga perwakilan perguruan tinggi. Sebenarnya selama ini, untuk penanganan informasi bohong, tiap lembaga sudah ada bagiannya masing-masing. "Makanya unit-unit yang ada di tingkat kabupaten/kota itu diintegrasikan menjadi satu," pungkasnya. (ham/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer