Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Iuran Anggota Korpri Jadi Polemik

S
Penulis: Safitri❯
DIPERMASALAHKAN: Beberapa ASN Bondowoso ketika mengikuti apel pagi di halaman Kantor Pemkab Bondowoso. Kini, polemik keanggotaan Korpri Bondowoso mulai mencuat.
DIPERMASALAHKAN: Beberapa ASN Bondowoso ketika mengikuti apel pagi di halaman Kantor Pemkab Bondowoso. Kini, polemik keanggotaan Korpri Bondowoso mulai mencuat.
DABASAH, Radar Ijen - Iuran rutin para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bondowoso sebagai keanggotaan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi polemik. Sebab, sejumlah pejabat mengeluh atas tindakan para pengurus, karena dianggap tidak transparan mengenai tata kelola uang tersebut.

BACA JUGA : Sekolah Nonformal PKBM Rumpun Aksara, Tampung Mereka yang Putus Sekolah

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, selama beberapa tahun terakhir, pengurus Korpri Bondowoso tidak pernah membuat laporan. Yakni menyangkut penggunaan anggaran hasil iuran seluruh ASN. Hal tersebut dikatakan langsung oleh salah satu pejabat dan anggota Korpri yang enggan disebutkan namanya karena alasan tertentu. "Sejak tahun 2018, kami tidak pernah menerima laporan dari pengurus, untuk apa saja iuran itu," katanya.

Menurutnya, beberapa pengurus selalu bersikap sensitif ketika dipertanyakan soal anggaran. Kegiatan yang dilakukan pengurus juga dinilai sangat tidak wajar dengan iuran yang diterima. Yakni hanya melakukan kegiatan ketika ulang tahunnya saja, berupa pemberian santunan. Namun, hanya diberikan kepada beberapa penerima. "Dulu waktu ikut rapat, saya pernah menanyakan itu. Eh, malah dimusuhi," bebernya.

Dikonfirmasi sejumlah awak media, para pengurus Korpri Bondowoso justru saling lempar untuk memberikan keterangan. Pelaksana harian, Lilis, melempar kepada Sekretaris Korpri Gozal Rawan yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, pihak sekretaris masih bakal bertanya kepada Bendahara Korpri Wiratmo Mulyanto, yang saat ini juga menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Begitu juga dengan Wakil Sekretaris Korpri Nunung Setianingsih, dia enggan memberikan keterangan.

Iuran yang diberlakukan kepada anggota Korpri bervariasi. Mulai dari Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu, sesuai dengan jenjang jabatan. Pada tahun 2022 ini, jumlah ASN di Kabupaten Bondowoso sekitar 8.900 orang. Maka dari itu, estimasi iuran yang terkumpul dalam satu tahun sekitar Rp 1,1 miliar.

Sementara itu, Bambang Soekwanto, Sekda Bondowoso, ketika dikonfirmasi terkait polemik Korpri tersebut belum merespons. Kemarin, Jawa Pos Radar Ijen melakukan upaya konfirmasi kepada Bambang, tetapi dirinya belum berkomentar. (ham/c2/bud)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer