Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baliho Liar Calon Presiden Bermunculan

S
Penulis: Safitri❯
TAK PATUH: Personel Satpol PP Bondowoso ketika menertibkan banner tokoh nasional yang bertuliskan calon presiden.
TAK PATUH: Personel Satpol PP Bondowoso ketika menertibkan banner tokoh nasional yang bertuliskan calon presiden.
DABASAH, Radar Ijen - Pemilihan presiden masih akan dilakukan pada 2024 mendatang. Namun, tidak jarang banner atau baliho calon presiden sudah terpampang jelas di beberapa wilayah Bondowoso. Mirisnya, selain belum memasuki tahapan kampanye, benda tersebut dipasang tanpa izin alias bodong.

BACA JUGA : Jalur Gumitir Jember Masih Rawan Longsor, Jika Hujan Sebaiknya Berhenti

Akibatnya, Satpol PP Bondowoso sering kali harus menertibkan puluhan banner yang tidak berizin dan melanggar peraturan. Seperti dipaku pada pohon dan sebagainya. Sementara, banner tokoh yang mengaku capres, yang diletakkan di papan reklame, tidak berbayar. Meskipun belum masuk masa kampanye.

Terbaru, satpol PP melakukan penertiban terhadap banner yang memperlihatkan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tertulis sebagai calon presiden 2024. Meski memiliki tampilan yang cukup menarik dan berukuran besar, ternyata baliho tersebut belum mengantongi izin serta tidak membayar pajak sesuai regulasi yang berlaku.

Kasatpol PP Bondowoso Slamet Yantoko menerangkan, di sepanjang Jalan A Yani dan Jalan Mastrip, pihaknya berhasil menertibkan sepuluh banner yang melanggar aturan. Tujuh di antaranya adalah banner Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri BUMN. "Selain tidak memiliki izin, juga dipaku di pohon," katanya.

Rata-rata banner Erick yang ditertibkan berukuran besar, dibentangkan menggunakan bambu. Agar bisa berdiri tegak, bambu tersebut dipaku pada pohon. Hal itu tentu melanggar aturan. Sebab, berdasarkan peraturan, kegiatan memaku pohon dilarang karena bisa merusak dan menyakiti pohon. Sebagian banner juga ada yang berbentuk memanjang, dibentangkan menggunakan tali dan dipaku pada pohon.

Selain itu, Slamet menegaskan, secara rutin pihaknya akan melakukan penertiban media promosi berupa banner, spanduk, dan baliho yang tidak memiliki izin, tanggal izin kedaluwarsa, posisinya melintang di jalan, serta dipaku pada pohon. "Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016. Serta Perbup 130 Tahun 2021," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer