Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Kurangi Debu Pembongkaran, Minta Disemprot Air
Sebelumnya (11/6), dalam pandangan umum (PU), Fraksi PKB sempat mempertanyakan pembukaan rekening bagi PPTK di setiap OPD, karena tidak berdasar. “Tentu kami bertanya-tanya apakah tindakan ini menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi masing-masing,” ucap Subangkit Adi Putra saat menjadi jubir PKB dalam rapat paripurna, Senin (11/6).
Namun, dalam rapat selanjutnya, kemarin (12/6), Bupati Bondowoso juga memberikan jawaban atas PU Fraksi PKB. Terdapat enam jawaban yang diberikan bupati atas pandangan umum PKB. Termasuk rekening yang dianggap sebagai tindakan tanpa ada dasar, yang di dalamnya terdapat saldo sekitar Rp 65 juta. Salwa Arifin mengatakan, tindakan yang dilakukannya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, untuk pengajuan panjar dan pembayaran yang dilakukan melalui nontunai PPTK. “Maka masing-masing OPD mengajukan pembukaan rekening,” jelasnya.
Pembukaan rekening dilakukan kepada bank melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, tindakan tersebut sudah ada dasar yang menjadi landasannya. Sebab, selain dilakukan oleh instansi BPKAD, sudah ada SK yang dikeluarkan oleh bupati. “Melalui BKAD dan diterbitkan SK bupati,” urainya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB yang sekaligus Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Tohari mengatakan, jawaban mengenai rekening PPTK tersebut akan kembali dilakukan pembahasan. Baik pada tiap-tiap komisi maupun rapat lainnya. “Nanti akan kami dalami di rapat-rapat komisi dan rapat Badan Anggaran,” pungkasnya. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



