Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Daerah Surplus Rp 90,5 M

S
Penulis: Safitri❯
TUNTAS: Rapat paripurna membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.
TUNTAS: Rapat paripurna membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.
BONDOWOSO, Radar Ijen – DPRD Kabupaten Bondowoso menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang diajukan bupati, kemarin (5/7). Raperda disampaikan Bupati Bondowoso Salwa Arifin berupa nota penjelasan dalam paripurna DPRD Bondowoso.

BACA JUGA : Pemberlakuan MyPertamina, Belum Uji Coba ke Wilayah Jatim

Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir. Dengan penjelasan dimaksud, tambah Dhafir, diharapkan DPRD memperoleh informasi dan gambaran secara umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. “Raperda ini akan dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik pada tingkat fraksi maupun pada alat kelengkapan dewan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Bupati Bondowoso Salwa Arifin menyampaikan, secara substantif raperda telah sesuai dengan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistematikanya telah disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/16326/Keduaa tanggal 31 Mei 2022 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Selain itu, Raperda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Bupati Salwa menjelaskan, pendapatan daerah terealisasi Rp 2,05 triliun atau 103,11 persen dari target sebesar Rp 1,99 triliun. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 223 miliar atau 104,86 persen dari target sebesar Rp 212 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp 1,729 triliun atau 103,19 persen dari target sebesar Rp 1,676 triliun. Dan, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 101 miliar atau 98,31 persen dari target sebesar Rp 103 miliar.

Belanja dan transfer terealisasi sebesar Rp 1,963 triliun atau 92,23 persen dari alokasi Rp 2,129 triliun. Realisasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi Rp 1,410 triliun atau 91,41 persen dari alokasi sebesar Rp 1,542 triliun. Belanja modal Rp 196,5 miliar atau 86,34 persen dari alokasi sebesar Rp 227,6 miliar. “Sehingga dari hasil perhitungan realisasi pendapatan sebesar Rp 2 triliun dikurangi realisasi belanja dan transfer sebesar Rp 1,9 triliun. Sehingga didapat surplus sebesar Rp 90,5 miliar,” pungkasnya. (aln/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer