Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Puluhan Aksi Tagih Pengusutan Dana Rp 107 Miliar
Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat membenarkan jika di Kota Tape ini angka pernikahan dininya masih tinggi. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk mengurangi kebijakan dispensasi nikah. Sebab, hal itu dianggap dapat menyebabkan tingginya angka pernikahan dini. "Jika masih stunting dan pernikahan dini tinggi, maka sulit untuk menuju KLA," tegasnya.
Oleh sebab itu, Ketua DPC PDIP Bondowoso itu juga menegaskan, untuk dapat meningkatkan status KLA yang sempat turun kasta pada tahun sebelumnya, maka Bumi Ki Ronggo harus terbebas dari pernikahan dini. Sebab, dapat menimbulkan beberapa dampak buruk, baik bagi kesehatan maupun kondisi ekonomi.
Pernikahan dini, kata Irwan, dianggap dapat memicu lahirnya bayi stunting, tingginya angka perceraian, hingga meningkatnya angka kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan ekstrem juga dinilai bisa saja bertambah. Oleh sebab itu, Irwan juga menegaskan, adanya forum anak memang sangat penting, mengingat mereka penerus perjuangan di masa mendatang. "Stunting mengancam generasi penerus bangsa," cetusnya.
Lebih lanjut, Irwan juga mengutarakan, dalam meningkatkan kasta atau mencapai status KLA paling tinggi, diperlukan sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Selain itu, mereka juga dinilai harus memahami harus berbuat apa, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. “Sehingga siapa dan berbuat apa juga harus lebih diperjelas lagi. Tak sekadar diupayakan, tapi juga harus diwujudkan Bondowoso sebagai kabupaten layak anak," imbuhnya.
Sebagai informasi, Kementerian PPPA menggunakan 24 indikator yang terbagi berdasarkan lima klaster untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kabupaten/kota layak anak. Indikator tersebut mulai dari kelembagaan hingga perlindungan khusus anak. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



