Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantuan RTLH Masih Mencapai 60 Persen

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi
Ilustrasi
TENGGARANG, Radar Ijen - Bantuan terhadap rumah tidak layak huni warga Bondowoso saat ini mendapat suntikan dana yang berasal dari Pokir DPR RI. Bantuan yang turun untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tersebut masih mencapai 60 persen. Pasalnya, hingga saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bondowoso masih berupaya meningkatkan capaian tersebut hingga 80 atau 90 persen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Permukiman dan Cipta Karya Disperkim Bondowoso Putu Budi Setiawan. Menurutnya, proses renovasi rumah hingga kini belum selesai seluruhnya. "Saat ini masih 60 persen," terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Dirinya menambahkan bahwa bantuan tersebut tidak berbentuk uang tunai. Namun, langsung ditransfer pada tiap-tiap buku tabungan yang dimiliki oleh penerima. Menurutnya, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi pada tiap-tiap desa, proses tersebut dengan mengikutsertakan kepala desa setempat. "Jadi, penerima itu disuruh buka rekening, uangnya langsung dikirimkan ke rekeningnya," terang Putu. Menurutnya, uang tersebut langsung ditransfer dari pusat. Pihaknya mengakui Disperkim hanya melakukan tindakan teknis, berkaitan dengan verifikasi dan validasi penerima.

Dirinya mengakui, proses pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Pada dasarnya tidak ada faktor yang menjadi penghambat. "Turunnya dua kali tahap dan untuk saat ini masuk tahap kedua," terangnya.

Dirinya menjelaskan, tahap pertama sudah dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei. Sedangkan tahap kedua turun pada bulan Mei ini. Dirinya meyakini bahwa Juli nanti proses pembangunan RTLH tersebut akan maksimal.

Selain itu, dirinya mengungkapkan, bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni tersebut sebanyak Rp 20 juta per rumah. "Rp 17,5 juta itu untuk bahan-bahan pembangunan, sedangkan Rp 2,5 juta itu untuk ongkos tukang," Jelasnya. Dirinya menambahkan, proses pembelanjaan material tersebut ditentukan oleh kelompok. Menurutnya, ada kelompok masing-masing yang menentukan pembelanjaan material tersebut, meski pada dasarnya uang langsung ditransfer kepada penerima. (mg5/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Memperingati Hari Pahlawan, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menggelar aksi moral dan penyampaian aspirasi terkait sektor pendidikan. Dalam aksinya di Gedung DPRD Dewan Perwakilan

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMA Negeri 2 (SMADA) Bondowoso menoreh sejarah baru dalam dunia pendidikan. Tahun ini SMA terfavorit tersebut mengemban tugas sebagai satu-satunya sekolah di Bondowoso yang diikutsertakan dalam penilaian revalidasi UNESC

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Radar Ijen – Upaya menghidupkan kembali budaya baca di Bondowoso terus didorong. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid menegaskan, literasi bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak unt

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer