Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Kemiskinan Dianggap Kurang Faktual

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - Upaya pengentasan kemiskinan tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga hasilnya dapat dicapai secara maksimal. Untuk melakukan hal itu, verifikasi faktual (verfal) dianggap perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan langkah berikutnya. Dari hal itu angka kemiskinan dapat berubah.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Farida mengatakan, salah satu indikator kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran keluarga kurang dari Rp 358 ribu per kapita per bulan. Jika pengeluaran masyarakat berada di bawah angka tersebut, maka dapat dikategorikan kemiskinan ekstrem.

Pengentasan kemiskinan ekstrem, lanjut Farida, merupakan program nasional yang harus mulai diintervensi pada tahun ini. Terlebih, menurutnya, data kemiskinan ekstrem baru diterima dalam beberapa hari terakhir. Data tersebut diberikan oleh Pemprov Jatim, tentunya setelah dilakukan verifikasi. Walaupun demikian, untuk memastikan data yang diberikan valid, pihaknya akan kembali melakukan verfal langsung di masyarakat.

Hasil dari verfal ulang itu, menurut Farida, tidak tertutup kemungkinan angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Sebab, data yang dipakai oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pemprov itu merupakan data hasil survei 2019 lalu. Karena itu, diperkirakan ada warga yang sudah meninggal atau sudah beralih status. "Kalau bertambah tidak. Kalau berkurang iya," imbuhnya.

Farida juga menuturkan, verfal akan dilakukan dalam dua tahap. Di antaranya, validasi akan dilakukan oleh Dispendukcapil. Verifikasi ini akan melihat secara global keberadaan penduduk yang masuk daftar kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, akan diambil alih oleh Dinas Sosial melalui petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keduanya akan mendatangi per keluarga untuk memastikan keluarga miskin itu memang ada atau tidak. "Satu bulan harus sudah selesai semua. Sebab, Juli kami sudah memprogram intervensi apa yang akan kami berikan," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Momentum Hari Pahlawan, PMII Bondowoso Desak DPRD dan Dinas Pendidikan Plakatisasi Sekolah Gratis SD

Memperingati Hari Pahlawan, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menggelar aksi moral dan penyampaian aspirasi terkait sektor pendidikan. Dalam aksinya di Gedung DPRD Dewan Perwakilan

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMAN 2 Bondowoso Layak Jadi UNESCO School

SMA Negeri 2 (SMADA) Bondowoso menoreh sejarah baru dalam dunia pendidikan. Tahun ini SMA terfavorit tersebut mengemban tugas sebagai satu-satunya sekolah di Bondowoso yang diikutsertakan dalam penilaian revalidasi UNESC

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Gerakan Literasi Wajib Ditingkatkan, DPRD Bondowoso Ingatkan Ancaman Generasi Gadget

Radar Ijen – Upaya menghidupkan kembali budaya baca di Bondowoso terus didorong. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid menegaskan, literasi bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak unt

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer