Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbup Perangkat Desa Belum Beres

S
Penulis: Safitri❯
“Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera.
“Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera.
TENGGARANG, Radar Ijen - Perangkat desa tentu menjadi bagian penting dalam pemerintahan. Sebab, mereka selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, nasib mereka masih tidak menentu. Khususnya setelah pilkades lalu. Adanya Perda Perangkat Desa juga belum dilengkapi perbup.

BACA JUGA : Akun Medsos Anak dan Orang Tua Rentan Diretas, Begini Cara Mencegahnya

Setelah Bupati Salwa Arifin menyampaikan nota penjelasan terkait LKPJ 2021, sejumlah komisi di DPRD mulai melakukan pendalaman terhadap jawaban tersebut. Salah satu pembahasan di Komisi I adalah program yang menggunakan APBD. Termasuk yang diselenggarakan oleh para camat. Oleh sebab itu, diadakan raker seluruh camat, kemarin (13/7).

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Tohari mengatakan, pembahasan khusus dalam raker tersebut juga berkaitan dengan Pilkades 2021 lalu. Sebab, pasca-pesta demokrasi tingkat desa itu, banyak perangkat desa yang dikabarkan diberhentikan dan sebagainya.

Padahal sudah ada aturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020. Namun, ternyata regulasi tersebut belum dilengkapi dengan perbup, sehingga tidak ada regulasi yang mengatur secara teknis.

Melihat hal tersebut, pihaknya berencana melakukan klarifikasi kepada Kabag Hukum dan Inspektorat Pemkab Bondowoso. Dalam rangka meminta keterangan mengapa perbup yang dianggap sangat dibutuhkan belum ada. “Kalau belum ada perbupnya, alasannya apa. Padahal itu sudah dua tahun yang lalu,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan, perbup seharusnya memberikan penjelasan secara detail tentang Perda Nomor I Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Termasuk pelaksanaan atau penerapan secara teknis regulasi tersebut.

Sebab, tidak adanya perbup itu juga dianggap dapat menimbulkan dampak besar. Seperti perhelatan akbar pilkades serentak beberapa waktu lalu yang diwarnai dengan pemberhentian kepala desa. Kemudian, baru terselesaikan di tingkat PTUN. “Ini kan tidak ada penjelasan lebih teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perbup ini harus segera," pungkasnya. (ham/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer