BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Bondowoso di tingkat desa bisa tersenyum. Pasalnya, honor yang mereka terima bakal mengalami kenaikan. Jika semula dianggarkan untuk setingkat ketua panitia adalah Rp 250 ribu, kini menjadi Rp 400 ribu.
Menurut Sekretaris Panitia Pilkades Kabupaten Haeriyah Yuliati, naiknya honor ini setelah pengajuan kenaikan itu disetujui oleh tim dan Badan Anggaran. Langkah ini dilakukan karena, jika mengaca pada pilkades 2019 lalu honor panitia pilkades mencapai Rp 500 ribu. “Setelah kami ajukan kepada tim anggaran dan akhirnya disetujui oleh Badan Anggaran, maka honor saat ini untuk ketua di level desa menjadi Rp 400 ribu,” tuturnya seusai menghadiri bimtek Panitia Pilkades Kecamatan Jambesari, Kamis (7/10).
Kenaikan ini secara otomatis juga terjadi pada panitia desa seluruhnya. Dengan kenaikan masing-masing yakni sama-sama Rp 150 ribu. “Tapi enam bulan untuk panitia desa, kalau PPS kan hanya sebulan,” ujarnya.
Dia juga menerangkan tentang pentingnya menaati protokol kesehatan di setiap tahapan pilkades nantinya. Utamanya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Lebih-lebih, memang pelaksanaan pilkades serentak tetap bisa berjalan jika maksimum memasuki level tiga. “Untuk level 4 tidak diperkenankan,” pungkasnya.
Wanita yang akrab disapa Haeriyah ini mengaku bahwa saat ini panitia pilkades kabupaten juga tengah berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan bimbingan teknis kepada panitia pilkades tingkat desa. Bimtek tersebut dilakukan untuk membekali para panitia mengenai pemahaman tentang regulasi dan tahapan-tahapan yang akan dilalui. “Kami perlu membekali mereka regulasi dan aturan yang harus dipahami. Sehingga nanti tak menimbulkan permasalahan,” ujarnya.
Tahun ini panitia kabupaten sengaja menggelar bimbingan teknis secara rutin kepada panitia di sejumlah desa yang dikumpulkan dalam kecamatan-kecamatan. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Jambesari Darussholah.
Haeriyah menyampaikan, pada kegiatan tersebut pihaknya menekankan terkait regulasi atau aturan-aturan pelaksanaan pilkades di tengah pandemi Covid-19 ini. Selain itu, pihaknya juga mengaku memberikan pemahaman terhadap tahapan-tahapan yang akan dilalui ke depannya. “Saat ini kami sudah memasuki tahapan persiapan pelaksanaan tes tulis. Ini merupakan ranah kabupaten,” katanya.
Setelah proses tersebut, maka pelaksanaan pilkades serentak akan menjadi tanggung jawab panitia di tingkat desa. Hal itu, merupakan salah satu alasan dilakukannya pembinaan kepada para panitia pilkades tingkat desa. “Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan,” ujar perempuan yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini.
Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan setiap tahapan pilkades mematuhi protokol kesehatan ketat. Terlebih untuk tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pengundian nomor urut, kampanye, dan lain-lain. “Kami juga menekankan pada mereka, agar pada setiap tahapan mereka senantiasa berkoordinasi dengan satgas Covid-19 kecamatan. Agar dilakukan asesmen dan pemantauan secara langsung,” imbuhnya.
Sebelum pemilihan dilakukan, lanjut Haeriyah, pihaknya juga diwajibkan untuk melakukan asesmen oleh kementerian. Terkait standard operating procedure (SOP) serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan. “Insyaallah secepatnya akan kami lakukan asesmen. Paling tidak, satu bulan sebelum pelaksanaan (pilkades, Red),” pungkasnya.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilustrasi Radar Bojonegoro
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti