Radar Jember - Sepanjang 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menegaskan perannya sebagai kekuatan politik yang konsisten mengawal kepentingan rakyat.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, fraksi tidak hanya aktif di ruang rapat, tetapi juga turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Berbagai isu strategis dikawal agar kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
Bagi PDI Perjuangan, politik harus hadir sebagai solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Kinerja selama tahun 2025 pun dilaporkan sebagai bagian dari akuntabilitas dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto menegaskan, seluruh kerja politik fraksi dilandasi tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.
Ia menyebut kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial.
Amanah rakyat, menurutnya, harus dijalankan secara jujur, terbuka, dan berpihak.
“Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegas Widarto yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jember.
Salah satu perjuangan paling nyata Fraksi PDI Perjuangan adalah membela ribuan tenaga non-ASN yang sempat terancam dirumahkan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.
PDI Perjuangan secara tegas menolak pemutusan hubungan kerja massal dan membuka ruang audiensi untuk mendengar langsung aspirasi para honorer.
Sikap politik tersebut dikawal secara konsisten dalam pembahasan kebijakan daerah.
Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya SK pengangkatan 8.344 tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menegaskan, keberpihakan kepada rakyat juga diwujudkan melalui penguatan keuangan daerah.
Fraksi mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dari retribusi parkir agar dikelola secara transparan dan berkeadilan.
Kebijakan tersebut dikawal supaya tidak membebani masyarakat, tapi mampu memperkuat fiskal daerah.
“Kami memastikan kebijakan daerah tidak hanya menjadi wacana, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus memperkuat keuangan daerah untuk membiayai program publik yang pro-rakyat,” ujarnya.
Dalam sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan konsisten memasang badan melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dipandang sebagai komitmen politik menjaga kedaulatan pangan.
Fraksi juga membuka posko aduan pupuk bersubsidi untuk melindungi petani dari praktik distribusi yang tidak adil.
“Melindungi lahan pertanian adalah bagian dari menjaga kedaulatan pangan dan masa depan petani,” imbuh Edy. (kin/c2/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh