Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin. Anang yang juga Ketua DPC PKB Lumajang menjelaskan, pihaknya sangat menyadari di awal kepemimpinan Bupati Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Indah Amperawati, pandemi korona mengguncang APBD Lumajang.
Pada 2019 lalu, kebijakan segera melakukan refocusing merupakan pilihan yang tepat untuk penanganan pandemi. Disusul pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan larangan mengumpulkan banyak orang guna menekan ancaman penularan korona. “Kebijakan itu berlaku sampai tahun 2021 dan berangsur menurun sampai sekarang,” katanya.
Dalam waktu bersamaan, pemenuhan kebutuhan dasar juga tetap menjadi perhatian. Bahkan, di tengah beberapa musibah yang melanda Lumajang, pemkab tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur, melengkapi sarana dan fasilitas kesehatan. Serta melakukan upaya strategis untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Ini bukan perkara yang mudah. Semua daerah memang merasakan pukulan pandemi benar-benar sangat berdampak pada pelayanan di daerah. Tetapi, Lumajang tidak hanya menghadapi persoalan itu. Ada sejumlah bencana yang tertangani dengan baik, semua itu bisa dilewati karena komunikasi yang sudah terjalin dengan apik,” katanya.
Menurutnya, komunikasi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan DPRD Lumajang terhadap pembangunan daerah. Bayangkan, jika komunikasi itu tersendat karena ego sektoral partai di lembaga wakil rakyat, tentu roda pemerintahan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak terurus.
“Kami memang partai pendukung Pemkab Lumajang, tetapi kami berusaha untuk tetap profesional menjalankan fungsi-fungsi legislatif dengan baik. Semoga kebersamaan yang sudah terbangun ini terus mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat sampai akhir masa jabatan bupati dan wabup,” pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Maulana Ijal