Marak Kasus Keracunan Massal Program MBG, Menguat Desakan Semua Rantai Penyedia Makanan Dievaluasi Total
Maulana RJ• Kamis, 2 Oktober 2025 | 00:02 WIB
Salah satu siswa di sebuah sekolah dasar swasta akan menyantap menu MBG (Foto: Maulana/Radar Jember)
JAKARTA, Radar Jember - Kasus keracunan massal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, menuai reaksi dari berbagai kalangan. Termasuk datang dari anggota DPR.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Ia menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” katanya, kepada awak media di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (23/9).
Menurut Puan, evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan.
Hal ini mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima.
Dengan demikian, akar persoalan bisa ditemukan secara jelas dan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas Politisi PDIP itu.
Puan juga menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat penting dan harus dijaga melalui pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
“Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” bebernya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di sejumlah daerah sebelumnya telah memicu keprihatinan publik.
Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan menjadi penyebab utama.
“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tambah Puan.
