RADAR JEMBER – Dunia pendidikan Indonesia tengah diramaikan dengan munculnya petisi daring bertajuk “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” yang viral di berbagai platform media sosial.
Petisi tersebut dibuat pada 26 Oktober 2025 dan dalam waktu kurang dari seminggu telah mengumpulkan lebih dari 174.000 tanda tangan, sebagian besar berasal dari kalangan siswa SMA, SMK, dan Paket C di berbagai daerah.
Petisi ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Tes ini direncanakan menjadi salah satu syarat kelulusan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Namun, di mata para siswa, kebijakan tersebut dianggap terlalu mendadak, tidak transparan, dan minim sosialisasi.
Pembuat petisi dengan nama akun Siswa Agit menguraikan enam alasan utama di balik gelombang protes besar-besaran ini.
Pertama, para siswa menilai sistem TKA terlalu rumit dan berubah secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas.
Kedua, pelaksanaan TKA dinilai tidak memiliki sosialisasi yang matang. Banyak sekolah yang bahkan belum mendapatkan panduan teknis resmi hingga akhir Oktober, padahal ujian dijadwalkan berlangsung awal tahun depan.
Ketiga, pengumuman kisi-kisi soal yang terlambat memperburuk situasi. Siswa merasa kebingungan harus mempersiapkan diri seperti apa karena materi yang diujikan tidak dijelaskan secara detail.
Keempat, simulasi TKA yang disediakan oleh pihak penyelenggara dianggap terlalu singkat dan tidak efektif. Beberapa siswa mengaku hanya diberi satu kali kesempatan uji coba tanpa penjelasan tambahan.
Kelima, cakupan materi yang luas dan teknis ujian berbasis komputer dinilai menyulitkan, terutama bagi siswa di daerah dengan keterbatasan fasilitas internet dan perangkat digital.
Keenam, poin ini menyentuh aspek psikologis. Banyak siswa mengaku stres dan cemas menghadapi ujian yang dinilai “tidak ramah peserta didik”. Alih-alih menjadi alat ukur kemampuan, TKA justru dianggap menambah tekanan mental dan memperlebar kesenjangan antar sekolah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) menanggapi petisi tersebut. Mereka menyatakan bahwa pelaksanaan TKA ditetapkan sesuai regulasi, namun mereka membuka ruang untuk dialog dan evaluasi lebih lanjut.
Penulis: Yasmin Alia Zuhriasa
Editor : M. Ainul Budi