Produksi Sarjana Pendidikan Harus Dibatasi

Maulana Ijal • Dipublikasikan Senin, 12 Desember 2022 | 16:40 WIB
Tanzil Huda - Akademisi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember
Tanzil Huda - Akademisi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ASN tenaga pengajar di Jember membuat serapan APBD pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember sangat tinggi. Terhitung tahun 2022, sebanyak 793 formasi PPPK akan diterima. Ironisnya, banyak guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun, namun tak kunjung diangkat menjadi ASN.

https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/12/12/2022/beban-belanja-pegawai-berpotensi-membengkak/

Salah satu akademisi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Tanzil Huda, menjelaskan, pendidikan itu sebagai ujung tombak keberlangsungan bangsa. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan tenaga pengajar. "Dalam Undang-Undang Pendidikan itu jelas. Pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini seorang guru swasta," ujarnya.

Menurutnya, perlu adanya kajian khusus antara pemerintah, masyarakat, serta akademisi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tenaga pengajar saat ini. "Ternyata PPPK juga masih menyisakan masalah. Salah satunya adalah banyak guru-guru yang mengajar di lingkungan swasta sudah punya sertifikasi, namun masih ikut PPPK," terangnya.

Dalam organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dirinya sempat mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk memperbaiki sistem PPPK. Sebab, selain banyaknya pendaftar, beberapa guru honorer belum jelas kesejahteraannya. "Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua. Kami memberi masukan, guru yang mendaftar di PPPK itu kembalikan ke sekolah swasta. Nah, untuk yang negeri, bisa mengangkat guru honorer sebagai anggota PPPK," ungkap pria yang menyandang gelar doktor itu.

Dia menambahkan, semua stakeholder harus saling bersinergi. Baik pihak pemerintah, akademisi, maupun media harus bersatu untuk menyejahterakan guru honorer. "Kasihan memang, sudah berpuluh-puluh tahun mereka mengajar, tapi statusnya belum juga menjadi seorang pegawai," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Menurutnya, hal itu melalui mekanisme yang lain. Sebaiknya perguruan tinggi membatasi produksi sarjana pendidikan. Meskipun itu adalah hak masing-masing lembaga, melaui Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan banyaknya produksi lulusan pendidikan setiap tahun, akan menambah guru honorer. "Harusnya, pemangku kebijakan harus memprioritaskan guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri maupun swasta," pungkasnya. (faq/c2/bud) Editor : Maulana Ijal
Guru PPPK