BACA JUGA : Terseret Kasus Sabu, PN Jember Vonis Seumur Hidup Mertua dan Menantu
Dalam rencana, anggaran keumatan sebesar Rp 39,9 miliar itu bakal dicairkan dan menyasar sekitar 23.500 guru ngaji dan 400 orang pembantu pegawai pencatatan nikah atau modin. Masing-masing dari mereka akan menerima Rp 1,5 juta untuk satu tahun.
Rencana anggaran itu naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 lalu yang masih sekitar Rp 18 miliar. Begitu pula di tahun 2022 ini yang sempat dialokasikan sebesar Rp 19 miliar, itu pun terealisasi kurang dari 10 ribu guru ngaji penerima insentif. Komisi D DPRD Jember menyambut baik rencana pemerintah daerah yang hendak menambah alokasi anggaran dan penerima insentif tersebut.
Komisi D juga mengharapkan agar guru ngaji tidak terus-terusan digaji pahala. Namun juga harus ada kehadiran pemerintah daerah. "Di Jember, guru ngaji dan modin ini cukup banyak, kontribusi mereka ke anak didik perlu mendapat dukungan pemerintah daerah," tutur Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember.
Namun demikian, saat Rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2023, bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jember, Senin (24/10) lalu, Komisi D menyarankan Pemkab Jember sebaiknya memperhatikan betul urusan pendataan penerima guru ngaji maupun modin tersebut.
Sehingga tidak ada lagi bantuan salah sasaran, kekeliruan data, maupun ada bantuan insentif yang justru digunakan untuk kepentingan politis. "Penerima insentif harus steril dari kepentingan politik," pintanya.
Kabag Kesra Pemkab Jember Musodaq mengaku sejauh ini pihaknya tengah memperbaiki data penerima insentif dengan sistem verifikasi bertahap, dan diperkirakan selesai pada Desember 2022.
Verifikasi bertahap itu, menurut dia, dilakukan oleh verifikator independen yang juga bekerja di bawah koordinasi kepala desa atau lurah setempat. Kemudian data dari verifikator akan disinkronkan dengan data adminduk kecamatan, juga data KUA di kecamatan setempat. "Dari proses itu, barulah kemudian data tersebut ditetapkan sebagai data valid penerima insentif," kata Musodaq.
Selain itu, Musodaq mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk merumuskan secara detail kriteria penerima insentif. Ia juga mengutarakan, beberapa syarat secara umum kriteria penerima adalah mereka yang ber-KTP Jember. Lalu memiliki minimal 10 santri, memiliki tempat mengajar tetap di musala atau masjid atau rumah pribadi. Bukan merupakan anggota TNI/Polri/ASN atau pensiun ketiganya. Dan guru ngaji belum pernah menerima intensif dari sumber APBN atau APBD.
Musodaq juga merasa, pihaknya merasa juga perlu memperhatikan rekomendasi BPK RI saat penyaluran insentif guru ngaji agar lebih memperhatikan akurasi penerima bantuan. "Saran BPK, tidak boleh ada doble accounting. Kalau sudah dapat dari APBN atau APBD, tidak bisa jadi penerima," katanya.
Sebagaimana diketahui, Hasil Audit BKP RI sempat menemukan ragam kejanggalan pada penggunaan APBD Jember 2021, pada pos anggaran penyaluran bansos. Dari yang seharusnya menyasar ke guru ngaji dan atau modin, justru malah menyasar ke anak-anak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 153 anak-anak yang mendapat bansos senilai total Rp 487,5 juta, dengan rincian 123 anak terdaftar sebagai penerima honor guru ngaji, dan 30 anak yang mendapat bansos modin nikah. (mau/c1/nur) Editor : Safitri