Nur Fadli, salah seorang guru SMP Negeri Sukorambi, menyampaikan, kenaikan gaji para guru sangat membantu kesejahteraan para guru dan keluarganya. "Dulu, gaji GTT/PTT antara Rp 350 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Sekarang rata-rata mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Bahkan, kalau pengabdiannya sangat lama bisa sampai Rp 2 juta," tuturnya.
Dengan kebijakan Hendy-Firjaun yang melompat tinggi demi menyejahterakan para guru, menurut Fadli, perlu diimbangi dengan kinerja GTT/PTT yang maksimal. Fadli pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga kompeten lain terus melakukan pendataan guru. "Semakin baik data guru, maka akan membantu kesejahteraan semua guru," imbuh Fadli, kemarin (18/4).
Dia juga mengungkapkan, dengan gaji guru yang hanya ratusan ribu, masih saja ada oknum nakal yang melakukan pemotongan alias pungutan liar. Pihaknya dan seluruh guru berharap agar ke depan tidak ada lagi pemotongan oleh oknum nakal.
"Harapannya, kalau sampai ada oknum yang melakukan pungli, pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai niat luhur pemerintah menyejahterakan para guru justru dijadikan kesempatan oknum nakal," ulasnya.
Dikatakannya, di sejumlah sekolah, masih terdapat ASN yang mengajar dengan mata pelajaran ganda. "Kalau yang ini kembali lagi pada data. Ke depan, data guru harus terus diperbaiki," ucapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di DPRD Jember, Sabtu (17/4) lalu, urusan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi sorotan. Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD dari Fraksi PKB, menyebut, pada era pemerintahan bupati sebelumnya, salah satu tolok ukur pembangunan daerah yakni dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis. Mulai dari SD/MI dan SMP/MTs.
Pada waktu itu, lanjut dia, target rasio guru dan murid terpenuhi. “Tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan nasib guru, terutama GTT/PTT," katanya.
Tidak diperhatikannya kesejahteraan para guru non-ASN itu, menurut Khoris, dapat dilihat dengan gaji yang diterima sangatlah kecil. Tak hanya itu, dunia pendidikan bahkan sempat semrawut lantaran kebijakan mutasi yang tidak tepat. Surat keputusan (SK) banyak tidak diberikan, hanya surat penugasan (SP). "Kabupaten Jember kekurangan guru PNS di setiap sekolah," ungkapnya.
DPRD Jember pun merekomendasi agar honor atau gaji GTT/PTT sesuai UMK dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jember. Tak hanya itu, lamanya pengabdian guru juga dapat menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat tidak semua GTT/PTT punya kesempatan mendaftar ASN karena ada batas usia, yakni 35 tahun.
Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Radar Digital