Radar Jember – Polemik rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2027 yang digelar tertutup mulai memunculkan respons dari internal DPRD Jember.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan insan pers.
PKB juga berkomitmen mengawal agar pembahasan anggaran berikutnya yang rencananya digelar hari ini (31/7) kembali digelar secara terbuka.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Nurhuda Candra Hidayat, mengaku pihaknya baru mengetahui rapat berlangsung tanpa kehadiran media setelah pembahasan berjalan.
Menurutnya, anggota Banggar dari Fraksi PKB tidak mengikuti rapat sejak awal karena harus menghadiri agenda internal partai. S
aat tiba di ruang rapat, suasana sudah berlangsung tanpa kehadiran wartawan.
"Kami dari Fraksi PKB menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman media," katanya.
Candra menjelaskan, keterlambatan itu dialami dirinya bersama anggota Banggar Fraksi PKB lainnya, Mufid, yang sama-sama mengikuti agenda partai.
Sementara seorang anggota Banggar PKB lainnya tidak dapat hadir karena sakit sejak pekan lalu.
Karena itu, Fraksi PKB mengaku tidak mengetahui proses maupun keputusan yang membuat pembahasan KUAPPAS dilakukan secara tertutup.
Meski demikian, Fraksi PKB memilih memusatkan perhatian pada langkah perbaikan.
Menurutnya, pembahasan KUAPPAS merupakan bagian penting dari proses penyusunan APBD yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, keterbukaan menjadi prinsip yang harus dijaga agar publik dapat mengawasi arah kebijakan anggaran daerah.
"Kami menjamin ke depan pembahasan APBD dan KUA-PPAS di Banggar maupun Komisi akan dilakukan secara terbuka. Sebab, ini menyangkut hajat hidup warga dan masyarakat Jember secara luas," tegasnya.
Komitmen tersebut akan mulai diperjuangkan dalam rapat lanjutan Badan Anggaran yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang.
Fraksi PKB memastikan akan mengusulkan secara resmi kepada pimpinan rapat agar seluruh pembahasan KUAPPAS dibuka kembali untuk media dan masyarakat.
Langkah itu diharapkan menjadi awal mengembalikan transparansi dalam pembahasan dokumen anggaran daerah. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh