APBD 2027 Diproyeksi Naik Rp200 Miliar, DPRD Jember Soroti Tunggakan PBB hingga Evaluasi Gubernur!
Radar Jember – DPRD Jember mulai menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2025.
Hasil evaluasi itu menjadi salah satu bekal sebelum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Dua agenda tersebut digelar berurutan, Senin (27/7). Rapat LPP berlangsung terbuka, sedangkan pembahasan KUA-PPAS dilakukan tertutup di Ruang Banmus DPRD Jember.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, seluruh rekomendasi gubernur telah dibahas kembali bersama TAPD dan OPD terkait.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang nantinya akan dimanfaatkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.
“Hasilnya untuk LPP bahwa rekomendasi dari catatan-catatan Gubernur sudah ditindaklanjuti oleh TAPD maupun oleh Pemkab dan beberapa OPD. Tentang besarnya SiLPA yang ada, tentu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk diusulkan kembali dalam perubahan APBD tahun 2026," ujarnya.
Menurut Halim, sebagian besar evaluasi gubernur merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di antaranya menyangkut optimalisasi pendapatan daerah karena masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 6 miliar.
Selain itu, terdapat rekomendasi pengembalian uang jaminan pasien di RSD dr Soebandi yang dipungut sebelum kebijakan Universal Health Coverage (UHC) diberlakukan.
“Rata-rata evaluasi Gubernur kan hasil tindak lanjut dari hasil audit BPK. Pertama masalah optimalisasi pajak daerah yang belum sesuai target. Ada penunggakan sekitar Rp 6 miliar, terutama pada PBB,” katanya.
