Radar Jember - Pemerintah daerah mulai tancap gas mengamankan jalur logistik program strategis nasional.
Bupati Jember Muhammad Fawait, resmi menyerahkan puluhan armada transportasi berupa 23 unit truk dan 25 unit pikap untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), di Halaman Kantor Pemkab Jember, Senin (8/6).
Langkah masif yang melibatkan jajaran Forkopimda dan Kodim 0824/Jember ini diproyeksikan untuk menjadikan KD/KMP sebagai penguasa baru rantai pasok lokal.
Baca Juga: Titip Pesan Khusus untuk Masa Depan Jember, Bupati Gus Fawait Bakar Semangat Mahasiswa di Yogyakarta
Dalam keterangannya, Bupati Fawait menegaskan hibah armada ini menjadi bantuan fasilitas, sekaligus strategi intervensi pasar.
Menurut dia, KDMP dibidik untuk menjadi tameng stabilitas harga gabah yang kerap dipermainkan tengkulak, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam menyuplai komoditas lokal ke program raksasa pusat.
"KDMP diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Gus Fawait, sapaan akrabnya.
Menepis kekhawatiran koperasi ini akan mematikan usaha mikro warga, ia mengklaim kehadiran KDMP akan dikoneksikan langsung dengan Bulog untuk menyerap gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Kita ingin memastikan panen padi diserap dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka KDKMP ini hadir, untuk menjadi Bulog kecil di desa-desa," tambah Gus Fawait.
Ia menjamin kehadiran badan usaha desa ini tidak akan mematikan usaha mikro warga yang sudah berjalan. Ia meyakini, filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.
"Karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” imbuh Gus Fawait.
Komandan Kodim 0824/Jember, Rifqi Muhammad Syuhada, mengungkapkan bahwa target awal pembentukan koperasi di bawah kendali TNI telah rampung 100 persen di 42 titik strategis Jember.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa menjadi kunci percepatan pelaksanaan program. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh