Radar Jember – Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2029 kembali menuai kritik.
Kritik tajam datang dari akademisi juga menyoroti arah kebijakan dalam dokumen tersebut yang cenderung bersifat amalan dan tidak menyentuh akar masalah pembangunan Jember.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember, Iffant Galant El Muhammady, menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas perencanaan pembangunan di Jember.
Menurutnya, banyak program pemerintah daerah justru lebih menyerupai aksi amal ketimbang strategi pembangunan berkelanjutan.
"Kebijakan yang dilakukan hanya sekadar bagi-bagi, tapi tidak ada fokus kepada pemberdayaan,” ucapnya seusai mengikuti diskusi dan bedah draf Raperda RPJMD Jember yang digelar di Kafe Tawangmangu, Tegalgede, Sumbersari.
Iffant juga mengkritik ketidaksesuaian antara 17 program prioritas yang dicantumkan dalam RPJMD dengan indikator kinerja utama (IKU) yang seharusnya menjadi ukuran capaian.
Berdasarkan hasil kajiannya, dia menyebut, banyak program tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan masyarakat.
“17 program yang akan digulirkan selama lima tahun itu tidak sesuai dengan IKU-nya. Maka bisa dikatakan, itu bisa kita hafal. Tapi hasilnya nihil,” ujarnya.
Salah satu contoh ketimpangan yang disebutkan adalah program beasiswa kuliah gratis, yang dinilai tidak menjamin mutu pendidikan maupun kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Sebab, tidak dilengkapi dengan sistem pendampingan dan monitoring yang kuat.
“Beasiswa kuliah gratis itu juga tidak menjamin mutu pendidikan dan syarat kerja. Karena tidak ada sistem pendampingan, tidak ada monitoring, dan tidak ada hubungan dengan dunia kerja,” terangnya.
Kaprodi Ilmu Pemerintahan itu juga mengomentari program santri trainer yang menurutnya berskala kecil dan tidak terintegrasi dengan sistem pelatihan kerja maupun pembiayaan berkelanjutan.
Lebih jauh, dia menilai bahwa evaluasi dalam raperda RPJMD dibuat seminimal mungkin agar program terlihat berhasil di atas kertas, meski tidak memberikan dampak riil.
"Salah dalam melihat permasalahan, salah dalam menentukan kebijakannya, dan salah dalam mengevaluasinya,” kritiknya keras.
Iffant pun menyoroti bahwa isu-isu penting seperti perlindungan perempuan, kelompok disabilitas, dan ketimpangan digital tidak terangkat dalam raperda RPJMD.
Terutama di BAB empat.
Sedangkan BAB satu dan dua disebut terlalu umum dan tidak mencerminkan perbedaan nyata layanan antara wilayah kota dan desa.
Sementara itu, terkait tenaga kerja migran, Iffant mengingatkan pentingnya pemerintah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang menurutnya belum dijalankan secara konkret.
"Pemerintah wajib menyediakan pelatihan, perlindungan, dan integrasi. Tapi ini tidak ada sama sekali,” ucapnya.
Dosen kebijakan publik itu menegaskan, RPJMD, seharusnya berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sesaat.
Serta memperingatkan agar jangan sampai kebijakan pembangunan justru sengaja didesain untuk gagal.
Menutup paparannya, Iffant mengajak akademisi lainnya juga masyarakat sipil untuk aktif mengawal kebijakan pembangunan daerah agar tidak hanya menguntungkan birokrasi. (sil/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh