Radar Jember – Pembahasan rancangan akhir (Rankhir) RPJMD Jember 2025-2029 diwarnai perdebatan soal urgensi pendirian BUMD Pangan.
Ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan adanya Koperasi Merah Putih (KMP).
Anggota Pansus RPJMD DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mempertanyakan relevansi BUMD tersebut di tengah program nasional Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah mulai dibentuk di desa-desa.
“Untuk di poin 12 tadi itu BUMD pangan, apakah itu nanti tidak berkelanjutan dengan koperasi merah putih yang sedang saat ini kita jalankan?” ujar Ardi dalam rapat pansus dengan pejabat Pemkab Jember yang berlangsung di Gedung DPRD Jember.
Dia menilai jenis usaha KMP yang fokus pada penyerapan hasil pertanian rawan berbenturan dengan fungsi BUMD pangan.
Menurut Ardi, pemerintah daerah perlu mencermati dengan serius program nasional ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan anggaran.
“Karena ini kalau kita paksakan, mohon maaf apakah (BUMD Pangan) ini nanti juga tidak berbenturan dengan semangat dari pemerintah pusat saat ini untuk koperasi merah putih. Karena di masing-masing desa juga jenisnya sangat kuat di sana,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Jupriono menjelaskan, konsep BUMD Pangan masih dalam tahap penyesuaian dengan arah kebijakan nasional.
Dia mengakui bahwa ketika rancangan awal (ranwal) RPJMD disusun, program KMP belum muncul.
“Memang betul sekali kami mencermati KMP. Kan waktu itu dicetuskan belum ada KMP,” katanya.
Dikatakan, harmonisasi antara KMP dan BUMD Pangan harus ditentukan lewat kajian mendalam serta pemetaan potensi daerah.
“Kami tuangkan timeline-nya karena kami juga saat ini seiring dengan kebijakan KMP itu kami perlukan juga adalah potensi produk unggulan daerah,” jelas Jupriono.
Pihaknya meminta masukan anggota dewan lebih lanjut soal posisi ideal dan waktu pelaksanaan program tersebut.
“Ini arahnya mau dibawa ke mana dengan kondisi seperti ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RPJMD DPRD Jember Widarto mengakui bahwa rekomendasi soal BUMD Pangan memang muncul dalam ranwal.
Namun, ia menilai perlunya sinkronisasi dengan perkembangan terbaru, yakni Inpres Percepatan Pembentukan KMP.
"Apakah kemudian BUMD pangan itu masih dibutuhkan ke depan ketika sudah ada Koperasi Merah Putih? Nah, itulah yang tadi masih menjadi diskusi. Jadi apakah masih dibutuhkan atau tidak,” ujarnya usai rapat.
Dia menekankan perlunya kejelasan atas skema bisnis KMP sebelum menentukan posisi BUMD Pangan.
Terlebih jika bidang usaha yang digarap KMP nantinya juga melakukan penyerapan hasil panen petani.
"Nah, kalau itu dilakukan tentu, ya, menjadi tidak terlalu vital peran BUMD pangan,” jelas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jember itu.
Namun, apabila KMP tidak mengelola semua sektor pangan, tambahnya, BUMD Pangan masih sangat dibutuhkan.
“Bahkan BUMD pangan ke depan juga bisa menjadi semacam resi gudang yang saat ini mandeg,” ujarnya.
Gagasan pembentukan BUMD Pangan berasal dari eksekutif yang ada dalam ranwal dan saat ini juga tetap tertulis dalam rankhir.
Pihaknya bakal menggali lebih dalam relevansi dan arah kebijakan tersebut.
Agar arah pembangunan Jember dalam lima tahun itu tidak hanya sinkron secara administratif, tetapi juga efektif secara implementasi di lapangan.
“Maka kalau tentunya model bisnisnya sama ya BMUD pangan jadi sudah tidak relevan,” pungkasnya. (sil/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh