Radar Jember - Kemiskinan di Jember tercatat tertinggi kedua se-Jawa Timur dengan angkanya yang tembus 200 ribu jiwa lebih.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui, selama ini kemiskinan di kota berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa ini belum tertangani dengan baik dalam 10 tahun terakhir.
"Di Jawa Timur, Jember menjadi kabupaten dengan kemiskinan esktrem dan kemiskinan absolut cukup tinggi, ini masalah kita. Makanya kami fokus soal pengentasan kemiskinan ini," urai dia, dalam suatu kesempatan, belum lama ini.
Ia menegaskan Pemkab Jember mengalokasikan dana cukup besar untuk memperbaiki sekolah rusak, sekaligus program 20.000 beasiswa kuliah.
Ia meyakini, pendidikan menjadi sarana ideal jangka panjang untuk mengurai kemiskinan.
"Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang tidak ada cara lain kecuali melalui jalur ilmu. Maka itu, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas kami," paparnya.
Selain kemiskinan, Jember memiliki persoalan mendasar lain, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting.
Angkanya juga signifikan se-Jatim.
Dilansir PPID Jember, Dinas Kesehatan Jember periode Januari sampai dengan 9 Mei 2025 mencatat, ada 9 kasus AKI.
Sementara prevalensi stunting, dari 151.670 balita, ada 832 balita yang telah ditimbang dan diukur.
Hasilnya, 12,02 persen masuk kategori stunting. Gus Fawait, sapaan akrab bupati, menegaskan program UHC Prioritas memastikan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, secara gratis.
Sehingga diharapkan dapat menekan AKI, AKB, dan stunting.
"Tidak boleh lagi ada ibu hamil atau bayinya sampai meninggal karena tidak mendapatkan akses atau melahirkan di fasilitas kesehatan. Itu semangat kami, menurunkan AKI, AKB, dan stunting. Ke depan tidak boleh lagi warga Jember kesulitan biaya untuk berobat," tegas dia.
Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat, swasta, bahkan hingga BUMN, untuk turut mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan.
"Seperti soal kemiskinan yang tersebar di pinggiran, kebun, hutan, pantai. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya sepihak, butuh proses dan melibatkan berbagai pihak," harapnya. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh