BACA JUGA : Keturunan Nenek dari Jember, Kini Siap Bela Timnas
Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, kebijakan pemberian pembebasan pembayaran denda PBB dan pajak reklame itu agar meringankan beban wajib pajak daerah pada masyarakat. Sekaligus sebagai salah satu upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk melunasi piutang. Sebab, PBB dan pajak reklame itu akan masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). “Masyarakat biar tidak terbebani dan mau bayar pajak yang terutang,” terangnya.
Denda-denda yang masuk dalam database mulai tahun berapa pun akan dihapus bila melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2023. Hal itu dinilai akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, mereka tidak lagi keberatan dengan denda yang sudah ditetapkan.
Bupati Hendy menambahkan bahwa Pemkab Jember juga telah menggandeng jaksa pengacara negara yang tidak lain Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dalam rangka optimalisasi untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Untuk itu, bupati mengajak masyarakat Jember untuk taat pajak. “Pajak yang dibayarkan bisa meningkatkan kemampuan pendanaan program, seperti layanan kesehatan gratis, beasiswa, dan infrastruktur yang juga dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Program itu diharapkan bisa membantu mempermudah masyarakat dalam membayar pajak yang sebelumnya pernah telat dan terhitung utang. Tak hanya itu, program yang diinisiasi Bupati Hendy itu juga diharapkan menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak. “Itu yang penting, masyarakat harus sadar akan pajak, karena itu untuk kebaikan masyarakat Jember,” pungkasnya. (qal/c2/dwi) Editor : Safitri