BACA JUGA : Rekor Baru, Terjual 1,8 Juta Kopi Hari Pertama Perilisan Album K-pop TXT
Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (FEB Unmuh) Jember Rendy Mirwan Aspirandi menjelaskan, pada umumnya terdapat dua aset yang dikelola oleh pemerintah. Di antaranya yaitu profit oriented dan berbasis pelayanan. “Biasanya ada dua aset yang dikelola pemerintah,” bebernya.
Menurutnya, alasan pemerintah membiarkan aset berupa lahan ataupun bangunan yaitu masih menggunakan fasilitas yang ada. Oleh sebab itu, beberapa gedung ataupun lahan milik Pemkab Jember tak dikelola.
Namun, hal itu tentu menjadi persoalan apabila dibiarkan begitu saja. Salah satunya yaitu rawan dikelola atau diklaim oleh pihak lain. Pemerintah akan merugi jika aset yang tidak dikelola diambil oleh pihak lain. “Aset pemerintah harus dijaga,” terang laki-laki yang juga menjabat Ketua Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Jember itu.
Aset pemerintah yang berbasis pelayanan seperti bangunan yang tidak dimanfaatkan akan mengalami kemerosotan nilai. Sebab, bangunan yang tidak dikelola akan rusak dimakan waktu. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi Pemkab Jember.
Mengawasi aset pemerintah tidak hanya berupa pemasangan plang di wilayah tanah atau bangunan milik pemkab. Hal itu akan rawan dikelola oleh pihak lain. “Biasanya berawal dari membuat warung. Namun, jika dibiarkan bisa menjadi toko yang besar,” katanya.
Pemerintah melalui satpol PP harus lebih preventif untuk mengamankan aset milik pemerintah. Kegiatan pemeriksaan kepada seluruh aset, baik tanah maupun gedung milik Pemkab Jember, harus dilakukan secara intensif. “Kalau dari sisi ilmu akuntan, tanah tidak akan terjadi kemerosotan nilai. Tapi, kalau bangunan pasti mengalami kemerosotan nilai,” ungkap laki-laki yang menjabat sebagai pendamping pengelolaan aset desa tersebut. (faq/c2/nur)
Editor : Safitri