BACA JUGA : Aset Milik Pemkab Jember Kurang Diopeni, Bangunannya Mangkrak!
Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pendataan aset dan masih terus berjalan. Inventarisasi aset menjadi salah satu cara pengamanan. Semua OPD juga melakukan pendataan di bagiannya masing-masing. Kemudian, direkap terpusat di BPKAD, sehingga koordinasi selalu dilakukan. “Masih jalan dan proses. Kalau yang dulu-dulu sudah terdata,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/1).
Selain itu, pemkab memiliki tim pengaman barang milik daerah yang terdiri atas beberapa unsur gabungan. BPKAD sebagai ketua tim, dan yang lainnya sekda, inspektorat, kejaksaan, polres, satpol PP, camat, serta ATR/BPN Jember di bawah pengarahan Bupati Jember Hendy Siswanto.
Apabila ada pihak yang mengakuisisi atau menyerobot aset milik pemkab, tim pengaman memiliki mekanisme peringatan. Tita menjelaskan, jika ada yang ketahuan menyerobot, maka ada teknis yang harus dilalui. Bentuk peringatannya dilakukan dengan mengirimkan surat teguran sampai batas tiga kali kesempatan. Jika belum diindahkan, maka tim akan turun ke lokasi dan menyegel (pasang garis polisi) tempat, lalu mengusir paksa penyerobot untuk mengosongkan tempat. “Pertimbangan tim terjun ke lapangan melihat keadaan, kemudian diberikan teguran. Baik berupa surat maupun penegasan langsung,” papar Tita.
Terpisah, Plt Kabid Aset Ririn Yuli Astuti mengungkapkan, sudah puluhan kali aset pemkab diketahui diserobot oleh pihak luar. Termasuk tanah kosong. Meski sudah dipasangi plang. Sanksi tegas, kata dia, belum diketahui penerapannya. Namun, tambahnya, ada ancaman pidana yang bisa dikenakan.
Lebih lanjut, Ririn menyampaikan, sensus barang terakhir kali dilakukan pada 2015 lalu. Seharusnya dilaksanakan kembali pada 2020. Secara perhitungan, proses inventarisasi data aset pemkab secara keseluruhan belum mutakhir. “Sensus barang tertunda karena terkendala pandemi. Anggarannya belum ada sampai sekarang,” ulas perempuan yang memiliki jabatan definitif di Kabid Akuntansi BPKAD Jember itu.
Kepemilikan aset tanah pemkab, tambahnya, sampai saat ini belum memiliki sketsa. Padahal, sketsa petak aset berguna untuk mengetahui letak, luas, hingga lokasi valid. Menurutnya, pembuatan itu butuh tim ahli khusus dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit. (sil/c2/nur)
Editor : Safitri