BACA JUGA : Muhammad Soleh Awalnya Pelaut, Kini Fokus Membantu Orang Sakit
"Hasil survei itu menunjukkan Kabupaten Jember masih rendah," kata M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember. Terungkapnya nilai indeks integritas Pemkab Jember itu diketahui saat rapat seusai koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) KPK RI di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (9/11) lalu.
Itqon berpandangan, rendahnya indeks integritas itu tidak lepas dari kinerja ASN di masing-masing OPD. "Kinerja OPD, terutama ASN, harus digeber dan didorong," katanya.
Para ASN di Lingkungan Pemkab Jember, lanjut Itqon, selama ini telah mendapat suntikan semangat berupa tambahan perbaikan penghasilan (TPP) hingga tiga kali lipat. "Apa gunanya terima TPP kalau tidak bisa memberikan masukan konstruktif kepada bupati. Untuk mewujudkan visi dan misi, juga janji-janji kampanyenya," katanya.
Itqon juga menilai, OPD, camat, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu berinovasi, demi menunjang visi misi bupati. Tidak semuanya harus bersifat top down, namun juga harus bottom up. "Kami akan sampaikan ke ketua-ketua komisi di DPRD nantinya untuk disampaikan ke mitra OPD-nya. Agar menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya,” beber Itqon.
Pada kesempatan saat itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan dan mengevaluasi integritas. Di antaranya melakukan sertifikasi aset milik Pemkab Jember, mendorong kinerja ASN, dan menekankan tugas dari inspektorat. (mau/c2/dwi)
Editor : Safitri