BACA JUGA : Kerbau Milik Keraton Surakarta Mati Terpapar PMK
Indikasi itu dikuatkan dengan kenyataan bahwa Pemkab Jember belum memiliki Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Bahkan hingga kini posisinya terkesan berjalan di tempat. "Target investasi itu bakal sulit tercapai jika Pemkab belum memiliki piranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi ini (Perda RDTR dan RTRW, Red)," kata Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember.
Legislator yang juga selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD ini mengaku pihaknya sudah sering mengingatkan eksekutif, kala rapat dengan Tim Propemperda Pemkab Jember, agar segera melakukan percepatan. Bahkan seruan serupa juga ia sampaikan kala menanggapi nota pengantar LPP APBD Bupati Jember 2021, belum lama ini.
"Sejak Perda RTRW diundangkan per tahun 2015, hingga diperlukan revisi, sampai sekarang hanya omong kosong, Raperda RDTR tidak pernah disampaikan kepada kami di DPRD," seru Alfian, yang saat itu selaku juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya atau GIB.
Fraksi GIB menilai, tuntutan agar pemkab segera memiliki dua perda tersebut juga kerap disampaikan masyarakat, utamanya dari unsur aktifis mahasiswa. Publik mengkhawatirkan zonasi penataan dan kawasan di Jember semakin tidak terkendali tanpa kedua perda tersebut. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah, juga dipicu oleh banyaknya investor yang senang berinvestasi di Jember karena memiliki kepastian hukum.
Terlebih, anggaran revisi Perda RTRW itu menurutnya sudah dialokasikan sangat besar dan terserap habis. Namun masih belum diketahui wujudnya. "Khusus dua Perda (RTRW dan RDTR) yang begitu kompleks dan luas ini, tidak bisa diinisiasi oleh DPRD, harus oleh eksekutif. Bupati menyerahkan rancangan perda dan naskah akademiknya ke dewan, baru bisa dibahas bersama DPRD," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi atas LPP APBD 2021 itu membeberkan, posisi Perbup RDTR saat ini masih proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR, yang telah bekerja sama dengan LP2M Universitas Jember. "Selanjutnya diajukan validasi ke DLH Pemprov Jatim, sebagai kelengkapan persyaratan fasilitasi raperbup ke pemprov," urai bupati dalam paparannya.
Selain itu, dokumen Materi Teknis RTRW dan KLHS telah diajukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan Persetujuan Substansi. Tahapan panjang proses legalisasi RTRW Kabupaten Jember juga diyakininya telah berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021. "Diharapkan pada tahun ini, Kabupaten Jember sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jember," tukas orang nomor satu di Jember itu. (mau/c1/bud) Editor : Safitri