Bupati Jember Hendy Siswanto menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan 17 sertifikat aset pemkab. Hingga kini, Hendy menyebut ada 44 sertifikat yang sudah diterima. Namun, sisanya masih banyak, yaitu sekitar 1.200 lebih. Hendy memaparkan bahwa saat ini masih dalam proses pengukuran. Targetnya, tahun ini selesai sebanyak 400 sertifikat. Tahun 2022 bakal selesai dengan penggarapan secara bertahap.
Lebih lanjut, Hendy juga telah berkoordinasi terkait inventarisasi tanah pesisir. "Kami akan menginventarisasi dan meng-HPL-kan (hak pengelolaan, Red) seluruh tanah pesisir," lanjutnya. Nantinya, bakal diatur untuk kemakmuran masyarakat. Mengingat banyak warga miskin sekitar pesisir yang butuh penanganan. Targetnya, kekayaan laut itu mampu dinaikkan ke darat untuk masyarakat Jember.
Tak hanya BPN, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut andil dalam proses pemantauan. "KPK sudah ada program dengan BPN dan pemerintah daerah, menginventarisasi dan pendataan aset yang belum disertifikatkan," Jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Jonahar menyampaikan bahwa masih banyak lahan dan bangunan aset Jember yang harus disertifikasi, baik lahan maupun bangunan. Menurut dia, komitmen Bupati Hendy dinilai sangat bagus lantaran punya motivasi untuk melakukan sertifikasi. "Terkait dengan tanah pesisir, saya kira sangat berpotensi sekali. Nanti bakal kami temukan dengan Pak Menteri karena dia yang meng-HPL-kan," tandasnya.
Reporter : Isnein Purnomo
Fotografer : Diskominfo for Radar Jember
Editor : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Ivona