RADAR JEMBER - BGN sudah menjadi sarang tikus berdasi terbesar saat ini. Saking besarnya, momen Piala Dunia pun kalah greget. Ternyata, tak kalah besar, BPK. Si tukang periksa keuangan ini, juga menjadi sarang tikus got gorong-gorong. Siapa lagi yang kita percaya di negeri ini? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Inilah episode terbaru republik yang lagi didemo mahasiswa. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga terakhir uang rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kembali terseret skandal yang membuat tekanan darah naik lebih cepat dari wasit mengeluarkan dua kartu merah ke pemain Afrika Selatan.
KPK menciduk lima ASN BPK terkait dugaan pengaturan hasil audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lima orang, teteh. Jumlah yang cukup untuk membentuk grup arisan, tim futsal cadangan, atau menurut KPK, diduga cukup untuk mengondisikan laporan keuangan.
Yang lebih bikin kepala berasap adalah munculnya sosok Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel. Saat mengenakan rompi oranye, ia mengucapkan kalimat yang langsung membuat seluruh rakyat berhenti mengunyah gorengan.
"Saya cuma pelaksana."
Lalu keluar jurus pamungkas.
"Pimpinan saya berjenjang."
Nah, ini dia, teh.
Kalimat "berjenjang" itu terdengar seperti anak tangga menuju puncak gunung misteri. Publik langsung bertanya, kalau ada jenjang, siapa yang duduk di lantai paling atas? Burung merpati? Jin lampu? Atau orang-orang yang selama ini merasa kebal karena tanda tangan mereka dicetak di kertas berlogo negara?
KPK kemudian mengungkap fakta yang baunya lebih menyengat dari bangkai tikus di plafon kantor kelurahan. Nama Augusz Dewanggara alias Angga, orang kepercayaan Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi, disebut menjadi perantara permintaan fee sebesar Rp1,6 miliar dari Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Rp1,6 miliar, mas. Uang yang bisa memperbaiki sekolah rusak. Bisa membangun fasilitas kesehatan. Bisa membantu warga yang hidupnya lebih tipis dari dompet akhir bulan.
Tapi dalam negeri dongeng ini, uang miliaran justru diduga dipakai untuk mempercantik hasil audit. Yang lebih sadis lagi, KPK menemukan istilah "pasukan". Pasukan, daeng!
Biasanya pasukan dikirim menjaga negara. Ini malah muncul dalam dugaan pengondisian pemeriksaan. Seolah-olah temuan kerugian negara bukan masalah hukum, melainkan musuh yang harus dilumpuhkan sebelum sampai ke meja publik.
Sungguh kreatif. Kalau korupsi adalah seni, pelakunya sudah pantas membuka museum. Yang membuat rakyat marah bukan hanya uangnya. Tapi pengkhianatannya.
Karena BPK bukan warung kopi pinggir jalan. BPK adalah lembaga yang seharusnya menjadi mata rakyat. Ketika mata itu hijau melihat uang, siapa lagi yang bisa dipercaya?
Mahkamah Agung pernah diguncang kasus. Politikus korup berguguran setiap musim. Pejabat masuk penjara seperti peserta program loyalitas. Kini lembaga audit pun kembali dipermalukan.
Rakyat rasanya seperti penumpang kapal bocor yang disuruh tenang. Kadang dipaksa bayar pajak demi kesehatan fiskal segala.
KPK berjanji kasus ini akan dikembangkan hingga ke "pusat". Bagus. Publik mendukung. Tapi publik juga sudah kenyang janji. Terlalu sering kasus besar berakhir dengan tumbalnya pegawai lapangan, sementara ikan paus berenang santai menuju masa pensiun.
Hari ini rakyat hanya ingin satu hal sederhana. Tunjukkan siapa yang dimaksud "berjenjang" itu. Kalau memang tangganya panjang, panjat sampai puncak. Kalau memang ada aktor besar, seret keluar. Sebab yang hancur dalam kasus ini bukan sekadar laporan keuangan. Yang hancur adalah sisa-sisa kepercayaan publik.
Percayalah, pace. Ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pengawas uang negara, itu jauh lebih berbahaya dari kehilangan Rp1,6 miliar. Karena uang bisa dicetak kembali. Kepercayaan rakyat? Itu sudah seperti harimau Jawa. Semua orang pernah dengar, tapi makin lama makin sulit ditemukan.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar