Radar Jember - Fenomena calo dan pungutan liar (pungli) masih marak diberbagai sektor pelayanan publik di Indonesia, hal ini menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan. Masyarakat sering terpaksa memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa calo demi mendapatkan layanan lebih cepat, karena lambatnya pelayanan dan kurangnya transparansi. Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku dan aparat yang terlibat membuat praktik ini terus berlangsung.
Praktik calo dan pungli tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak integritas serta moral sistem pemerintahan. Budaya korupsi yang tumbuh akibat praktik ini menyebabkan ketidakadilan sosial, dimana hanya mereka yang mampu membayar lebih yang dapat menikmati layanan lebih cepat, sementara masyarakat lain yang sudah rela antre tetap terabaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan calo serta aparat yang terlibat. Digitalisasi layanan publik dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalisir interaksi langsung dengan oknum, sementara masyarakat juga perlu di edukasi tentang bahaya menggunakan jasa calo serta di dorong aktif melaporkan pungli melalui saluran resmi yang aman dan transparan.
Penulis : Fellisyia Indana Zulfah
Mahasiswi Prodi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)
Editor : Linda Harsanti