RADAR JEMBER – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dikembangkan untuk memperlancar perjalanan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di Pulau Sumatera.
Namun, pembangunan jaringan tol ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembiayaan, pembebasan lahan, dan kelayakan investasi pada ruas-ruas yang belum beroperasi.
Hingga saat ini, pemerintah bersama sejumlah badan usaha masih berupaya melanjutkan pembangunan JTTS secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan kemampuan pendanaan.
Berdasarkan data yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 16 ruas JTTS dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan total panjang mencapai 1.760 kilometer.
Dari jumlah tersebut, sepanjang 982 kilometer telah beroperasi, sedangkan 252 kilometer masih dalam tahap konstruksi.
Nilai investasi yang telah terkontrak mencapai Rp267,5 triliun, dengan estimasi realisasi investasi sebesar Rp176,3 triliun.
Data tersebut menjadi bagian dari pembahasan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, pada Jumat, (2/10/2026).
Pertemuan itu membahas tata kelola pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta upaya menjaga keberlanjutan proyek jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera.
Pembiayaan Jadi Tantangan Pembangunan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pengembangan JTTS adalah kelayakan finansial.
Tidak semua ruas jalan tol memiliki tingkat kelayakan investasi yang sama. Kondisi tersebut membuat pemerintah dan badan usaha perlu mempertimbangkan skema pembiayaan yang sesuai agar pembangunan dapat terus berjalan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ira Ariani Chaerunisa, menjelaskan bahwa pengusahaan JTTS memiliki karakteristik tersendiri karena masih menghadapi tantangan dari sisi kelayakan finansial.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerapkan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL).
Melalui skema ini, risiko rendahnya volume kendaraan yang melintas tidak sepenuhnya ditanggung oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk.
Selain itu, pemerintah mendorong pemenuhan persyaratan kesiapan proyek atau readiness criteria, termasuk penyelesaian dokumen teknis, studi kelayakan, desain rinci, dan pengadaan tanah.
Kesiapan tersebut dinilai penting agar pembangunan ruas baru dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang lebih matang.
Pembangunan Tol Diharapkan Dorong Ekonomi Daerah
Di balik tantangan pembiayaan, pembangunan JTTS diharapkan memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Jaringan jalan tol dapat membantu memperlancar perjalanan, mendukung distribusi barang, dan memperluas akses pelaku usaha menuju pasar yang lebih besar.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kemampuan pembiayaan.
Menurutnya, ruas tol yang telah dibangun sejauh ini sudah memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi dan sosial di Sumatera.
Manfaat tersebut diharapkan semakin besar apabila jaringan tol terhubung dengan kawasan industri, pusat produksi, sentra perdagangan, dan simpul logistik.
Dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi hasil produksi antardaerah berpotensi menjadi lebih lancar.
Potensi Investasi dan Lapangan Kerja
Dampak pembangunan JTTS juga terlihat dari potensi investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan kajian CORE Indonesia tahun 2023, investasi pembangunan JTTS diproyeksikan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Sumatera sebesar Rp924,39 triliun.
Pembangunan tersebut juga diperkirakan berpotensi menciptakan hingga 4,46 juta lapangan kerja secara nasional selama masa konstruksi, dengan 87 persen di antaranya berasal dari Pulau Sumatera.
Meski demikian, angka tersebut merupakan proyeksi kajian, bukan jumlah lapangan kerja yang telah dipastikan terealisasi.
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan JTTS, khususnya persoalan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Menurutnya, akar permasalahan perlu diidentifikasi agar solusi yang disusun dapat menjawab kendala pembangunan secara menyeluruh.
Sementara itu, dari sisi investasi, Danantara menekankan pentingnya mempertimbangkan kelayakan setiap proyek serta memantau penggunaan investasi dan pinjaman.
Kedepannya, pembangunan JTTS tidak hanya bergantung pada panjang jalan yang berhasil diselesaikan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran, keberlanjutan pembiayaan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dengan perencanaan yang matang serta dukungan pembiayaan yang sesuai, JTTS diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
Penulis: Khansa Muthmainnah
Editor : M. Ainul Budi