Perluas Akses Pendidikan Anak Miskin Ekstrem, Pemkab Jember Optimalkan Sekolah Rakyat
Radar Jember - Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem serta Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satu instrumen utama yang disodorkan yakni mengoptimalkan Program Sekolah Rakyat (SR).
Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan sependapat bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah tidak boleh terbentang oleh tembok kemiskinan.
Menurut dia, SR dirancang sebagai langkah konkrit untuk merangkul kembali anak-anak yang terpaksa putus sekolah akibat himpitan ekonomi.
Baca Juga: Berkat Medsos, Kakek Penderita Ulkus Pedis di Jember Akhirnya Diobati setelah 15 Tahun Tahan Nyeri
"Pemkab Jember sependapat mengenai pentingnya perluasan jangkauan untuk akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Program Sekolah Rakyat dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan," katanya, saat kesempatan Rapat Paripurna RAPBD 2027, di DPRD Jember, (5/10).
Guna menjangkau sasaran anak-anak berada pada desil 1 dan desil 2 Data Terpadu Sektor Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun kategori ATS, lanjut dia, Pemkab Jember menerjunkan kerja sama lintas sektor.
Sinergi dijalankan secara intensif antara Dinas Sosial PPPA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
"Pemerintah daerah berjanji akan terus membangun kolaborasi ini agar tidak ada lagi anak di Jember yang kehilangan kesempatan menimba ilmu hanya karena fakror ekonomi," imbuh Gus Fawait.
Penegasan itu merespons sorotan tajam yang dilayangkan anggota dewan, salah satunya datang dari Fraksi Partai NasDem DPRD Jember.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna RAPBD, (1/10), Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, mendorong pemkab untuk upaya perluasan akses pendidikan ini.
Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan kritis agar program tidak melenceng dari sasaran dan mendesak Pemkab memperketat mekanisme evaluasi dan validasi data calon penerima.
"Kami memberikan dukungan penuh atas program Beasiswa Cinta Bergema dan Sekolah Rakyat. Namun demikian, kami meminta agar mekanisme evaluasi diperkuat sehingga penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok miskin ekstrem, anak tidak sekolah, dan masyarakat rentan agar program mulia ini nantinya benar-benar tepat sasaran," tegasnya. (mau/bud)
