Radar Jember – Sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN saat ini banyak menjadi sorotan publik.
Hal ini dikarenakan, banyak warga yang mengeluh akibat data yang tercatat dalam sistem tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Merespons keluhan tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso angkat bicara.
Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DTSEN bukan alat pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, sistem desil ini justru membantu agar penyaluran bantuan sosial lebih tertata dan tidak hanya mengacu pada penghasilan semata.
Baca Juga: Desil Bansos Dipermasalahkan, Pemerintah Sebut Data Masih Bisa Dikoreksi
Ia juga menjelaskan, desil berguna sebagai indikator kemiskinan yang mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya sekedar pendapatan.
Dari data BPS, banyak faktor yang menjadi penentu, mulai dari kepemilikan kendaraan atau barang berharga hingga jenis pekerjaan seseorang.
Kritikan terhadap sistem desil ini ditanggapi dengan proporsional oleh Cahyo. Ia menyebut jika jika warga yang masuk kelompok desil tertentu tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak selalu sistem desilnya yang keliru.
Ia menilai hal ini disebabkan oleh persoalan dalam proses verifikasi dan pembaruan data.
“yang salah bukan sistem desilnya, melainkan proses verifikasi datanya yang mungkin masih belum tepat sasaran,” ucap Sekretaris Fraksi gerindra DPRD Jatim, Jumat (4/9/2026).
Keadaan saat ini, menurutnya, berpotensi menciptakan perbedaan status warga antara satu program dengan program lainnya. Adanya satu basis data yang terintegrasi ini, pemerintah dapat memiliki akses yang lebih untuk menentukan bentuk intervensi sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
Penulis: Yunita Wardatul Choiriyah
Editor : M. Ainul Budi